Jaga Kelancaran Distribusi BBM & LPG, PIS Siapkan 302 Kapal di Satgas Ramadan-Idul Fitri
Jakarta, 10 April 2023 – PT Pertamina International Shipping (PIS) siap mengawal dan menjaga kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak dan LPG sepanjang masa Ramadan hingga Idul Fitri mendatang.
PIS telah membentuk satuan tugas yang terdiri dari puluhan perwira dan pertiwi serta menyiapkan ratusan armada kapal untuk memastikan kelancaran ketersediaan energi nasional.
“PIS berkomitmen menjaga keamanan pasokan BBM dengan operasional yang berkelanjutan, seluruh perwira dan pertiwi PIS siap siaga melaksanakan tugas sepanjang Ramadan hingga Idul Fitri. PIS juga memastikan tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan para perwira dan pertiwi yang bertugas sebagai satgas,” ujar Corporate Secretary PIS Muh. Aryomekka Firdaus, Kamis (6/4).
Sebanyak 272 kapal PIS dioperasikan untuk memastikan kelancaran distribusi energi domestik, dan 24 kapal internasional tentunya untuk pasokan dari luar negeri. Dari 272 kapal domestik tersebut, sebanyak 173 untuk mengangkut produk BBM, 39 gas, 27 minyak mentah atau crude, dan sisanya untuk avtur, naphta, asphalt, dan lain - lain.
PIS juga memastikan melakukan pemantauan penyaluran BBM dan LPG secara berkala. Mulai dari pemantauan di seluruh depot dari sisi kondisi stok, DOT, coverage days serta posisi dan kondisi kapal, dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mitigasi dan antisipasi jika terjadi lonjakan permintaan di suatu terminal.
Dari sisi kesiapan kapal, pemantauan dilakukan secara digital dengan aplikasi dan teknologi yang PIS miliki untuk mendeteksi perkembangan situasi, mengantisipasi jika terjadi kondisi darurat dan risiko lainnya yang terpantau dalam satu dashboard digital yakni Digital Fleet Workspace (DIGIFORCE)
Sebagai langkah antisipasi, PIS juga menyiapkan tambahan kapal sebagai antisipasi adanya kenaikan kebutuhan untuk pengamanan stok selama masa satgas apabila diperlukan.
Koordinasi juga terus dilakukan terpusat pada Posko Satgas Pertamina dan secara mandiri dengan instansi pemerintahan terkait mulai dari petugas pelabuhan, bea cukai, dan perizinan lainnya agar operasional kapal tetap lancar.