Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi Kuartal I 2014 Capai 23,6%

Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi Kuartal I 2014 Capai 23,6%

JAKARTA – Realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga 31 Maret 2014 mencapai 11,2 juta KL atau 23,6% terhadap kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan APBN 2014 kepada PT Pertamina (Persero).

 

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan dari total kuota penyaluran BBM bersubsidi yang dialokasikan kepada perusahaan tahun ini sebanyak 47,35 juta KL, hingga akhir kuartal I 2014 telah terealisasi sebanyak 11,2 juta KL atau 23,6%. Realisasi tersebut menunjukkan pertumbuhan sekitar 1,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang mencapai 11,02 juta KL.

 

Berdasarkan data Pertamina, realisasi Premium hingga 31 Maret 2014 mencapai sekitar 7,1 juta KL atau 22% dari kuota penyaluran Premium Pertamina sebanyak 32,32 juta KL. Realisasi tersebut naik 1,63% dibandingkan dengan periode yang sama 2013 sebanyak 6,98 juta KL.

 

Realisasi penyaluran Solar bersubsidi menunjukkan kenaikan lebih besar, yaitu 3,91% dari 3,7 juta KL pada kuartal I 2013 menjadi 3,85 juta KL pada kuartal I tahun ini. Kuota penyaluran Solar bersubsidi yang ditugaskan kepada Pertamina tahun ini mencapai 14,14 juta KL.

 

Adapun, realiasi penyaluran Kerosene lebih rendah sekitar 9,89% menjadi 249.000 KL yang salah satunya disebabkan oleh keberhasilan program konversi Kerosene ke Elpiji 3kg yang dilaksanakan oleh Pertamina. Kuota Kerosene bersubsidi tahun ini turun 47% dibandingkan dengan kuota tahun lalu sebesar 1,7 juta KL menjadi hanya 900.000 KL.

 

Sementara itu, ketahanan stok BBM Pertamina dalam kondisi aman dengan rata-rata kecukupan untuk 20,73 hari. Stok Premium dan Solar masing-masing 18,32 hari dan 18,46 hari.

 

Dalam upaya mengamankan pendistribusian BBM dan LPG selama pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG yang bertugas sejak 16 Maret hingga 9 April 2014. Fokus utama dari pembentukan Satgas BBM dan LPG ini untuk mengantisipasi potensi kendala distribusi selama pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, termasuk pelaksanaan puncak pemilu 9 April 2014.

Share this post