Kupang, 01 April 2019, PT Pertamina (Persero) memulai proses pembangunan 4 (empat) Terminal LPG untuk wilayah Timur Indonesia yakni Kupang (NTT), Bima (NTB), Ambon (Maluku) dan Jayapura (Papua).
Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina, Gandhi Sriwidodo, mengatakan dalam upaya meningkatkan ketahanan energi nasional, sekaligus mendukung program konversi BBM ke LPG yang dicanangkan Pemerintah, Pertamina terus membangun infrastruktur energi khususnya di wilayah Timur Indonesia. Untuk pembangunan keempat Terminal LPG tersebut Pertamina mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 1,2 Triliyun.
“Infrastruktur hilir tersebut, nantinya akan memperkuat distribusi LPG di wilayah Timur Indonesia, sekaligus mendukung program pemerintah, agar masyarakat mulai beralih dari Minyak Tanah ke LPG,” ujar Gandhi Sriwidodo usai acara Groundbreaking Pembangunan Terminal LPG Tenau Kupang dan ekspos proyek infrastruktur Pertamina di Kupang - Nusa Tenggara Timur, Senin (01/4).
Menurut Gandhi, fasilitas utama yang akan dibangun di masing-masing lokasi Terminal LPG baru ini antara lain tangki spherical sebagai fasilitas penyimpanan utama, fasilitas pengisian LPG ke mobil tangki, dan dermaga untuk penerimaan LPG dari kapal tanker. Nantinya jalur distribusi LPG akan mengandalkan aspek laut sehingga lebih efisien dalam pengangkutannya.
Pembangunan Terminal LPG ini merupakan tindak lanjut dari Penugasan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 2157 K/10/MEM/2017 Tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan Dan Pengoperasian Tangki Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Dan Liquefied Petroleum Gas. “Proyek pembangunan terminal LPG ini sepenuhnya menggunakan anggaran biaya investasi dari internal Pertamina yang telah dianggarkan sebelumnya,” sambung Gandhi.
Adapun ke-4 (empat) lokasi ini nantinya akan dibangun dengan jumlah kapasitas tangki LPG yang berbeda-beda. Terminal LPG Kupang (NTT) akan dibangun dengan kapasitas 2 x 500 MT, Terminal LPG Bima (NTB) akan dibangun dengan kapasitas 1 x 1.000 MT sedangkan untuk Terminal LPG Ambon (Maluku) akan dibangun dengan kapasitas 2 x 1.000 MT dan Terminal LPG Jayapura (Papua) akan dibangun dengan kapasitas 2 X 1.000 MT.
“Terminal LPG ini akan dibangun dalam area Terminal BBM eksisting. Kita juga akan mengevaluasi kebutuhan di masa yang akan datang, jika memang dirasa perlu untuk melakukan penambahan, kita akan lakukan sesuai dengan laju konsumsi LPG masyarakat dan pertumbuhan penduduk di sana” jelas Gandhi.
Pembangunan terminal LPG ini juga akan memberikan dampak positif, antara lain penyediaan lapangan kerja baru, baik pada saat tahap konstruksi yang dijadwalkan selama 18 bulan dan setelah beroperasi kelak. Selain itu juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan, serta memunculkan dampak ikutan berupa usaha-usaha jasa penunjang seperti katering atau kuliner, laundry, dan lain-lain.
Selain itu, dengan beroperasinya Terminal LPG diharapkan juga memberikan dampak pada penurunan harga jual LPG khususnya Non PSO di masyarakat. Sebagai informasi, harga jual LPG di wilayah Nusa Tenggara Timur (Timor, Flores dan Sumba) untuk Elpiji 12 Kg dan Bright Gas 12 kg berada di kisaran Rp. 195-225 ribu per tabung sementara Bright Gas 5,5 Kg sekitar Rp 110-135 ribu per tabung.
Diharapkan dengan beroperasinya Terminal LPG Kupang dan dengan pembangunan SPPBE ke depannya, maka harga akan turun menjadi sekitar Rp 155-170 ribu per tabung untuk Elpiji 12 Kg dan Bright Gas 12 kg, serta Rp 72-85 ribu per tabung untuk Bright Gas 5,5 K.
“Penurunan terjadi karena sebelumnya para Agen LPG Non PSO di Wilayah NTT melakukan pengisian di Surabaya. Namun setelah Terminal LPG Kupang beroperasi dan adanya rencana pembangunan SPPBE maka rantai supply menjadi lebih pendek, dan harga menjadi lebih kompetitif. Harga jual diperkirakan akan sama dengan wilayah NTB” terang Gandhi.
Pembangunan Terminal LPG khususnya di Kupang (NTT), dilakukan oleh BUMN konstruksi yaitu PT Barata yang terbukti kompetitif setelah melalui proses seleksi sebelumnya “Disini terlihat bahwa kerjasama sesama BUMN bisa terlaksana dengan sangat baik dan kompetitif untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ” tutup Gandhi.