1st Indonesia Energy Conference : Dorong Regulasi Migas Pro Investasi
JAKARTA–Sektor energi di Indonesia saat ini sudah berubah menjadi penggerak ekonomi dan menjadi salah satu kekuatan percepatan peningkatan ekonomi bangsa. Melihat hal tersebut, Indonesia Economic Forum dan Indonesia Energy and Environmental Institute (IE2I) menyelenggarakan 1st Indonesia Energy Conference “Powering Indonesia’s Economy : Reshaping The Energy Sector”, pada Selasa (11/4).
Bagi Pertamina, kegiatan semacam ini merupakan sebuah upaya untuk mendorong kedaulatan energi di Indonesia. Namun sayangnya hal-hal yang berkenaan dengan regulasi migas dan minerba saat ini berjalan lambat, seperti yang dirasakan berbagai pelaku industri energi.
“Ini merupakan kesempatan yang baik, para pelaku industri dan regulator bertemu untuk membahas percepatan peningkatan ekonomi serta mendorong regulasi yang berkaitan dengan investasi. Banyak investor yang ingin masuk, hanya saja mereka membutuhkan kepastian hukum yang jelas di Indonesia. Ajang seperti ini bisa menunjukkan kepada pemerintah bawa dari segi industri kita sudah siap,” ujar Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam.
Menurut Alam, forum ini sangat penting karena membahas dan menghasilkan jalan baru bagi ketersediaan energi di Indonesia. “Negara kita telah menjadi salah satu dari 20 negara konsumen energi terbesar di dunia. Perekonomian kita pun terus tumbuh dan berkembang. Artinya, kebutuhan akan sektor energi juga akan terus meningkat,” ujar Alam. Ia memprediksi, permintaan energi dari sektor perumahan akan tumbuh rata-rata 4,3% setiap tahun hingga tahun 2020. Permintaan dari sektor industri akan tumbuh sebesar 2,7% setiap tahun selama periode yang sama.
Sementara itu, Ketua DPR RI Setya Novanto menyebutkan, saat ini 80% pendapatan negara berasal dari pajak. “Begitu sektor industri mulai tumbuh, penerimaan pajak secara langsung juga akan naik. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, pemerintah akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Untuk mendorong hal ini, hal pertama yang harus dipastikan adalah ketersediaan energi,” ujar Novanto.
Ia menegaskan, inti dari kebijakan sektor energi di pemerintahan Presiden Jokowi adalah pemerataan energi sebagai wujud keadilan sosial. Energi tak lagi dilihat sebagai komoditas, melainkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, dengan berpedoman kepada UUD 1945, DPR RI akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat akan energi bisa terpenuhi dengan baik tanpa perlu mengimpor.
Acara yang dibuka oleh ketua DPR RI Setya Novanto ini turut dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha, President Indonesian Petroleum Association/IPA Christina Verchere, Duta Besar Afganistan untuk Republik Indonesia H.E. Roya Rahmani, President Direktur Perusahaan Gas Negara/PGN Hendi Prio Santoso, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, serta berbagai kalangan yang berkecimpung di sektor energi.•HARI
i