AmankaN BBM SUBSIDI, PERTAMINA Gandeng POLRI
Jelang pelaksanaan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dengan skema dua harga, Pertamina melakukan koordinasi dengan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia, Senin (22/4). Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya beserta jajarannya mengikuti pertemuan tertutup dengan Komisaris Jenderal Drs. Sutarman di Kantor Bareskrim, Markas Besar Polri, Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas persiapan pengamanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang menjual BBM bersubsidi. “Karena adanya disparitas harga, maka potensi penyimpangan sangat besar dan itu sudah terjadi. Kita berkoordinasi dengan kepolisian, utamanya untuk mengamankan pendistribusian BBM bersubsidi,” kata Hanung.
Lebih lanjut Hanung menuturkan bahwa sistem dua harga baru pertama kalinya diterapkan di Indonesia. Nantinya, ada kelompok konsumen yang dilarang membeli BBM dengan harga pertama dan didorong membeli dengan harga kedua yang lebih mahal.
Melalui sistem tersebut Pertamina dan Polri berupaya untuk menidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi, termasuk solusi penanganannya. “Permasalahannya adalah kita belum pernah pengalaman 1 produksi bersubsidi 2 harga, kita perlu antisipasi pengamanan pemerintah, apalagi kalau nanti diberlakukan ada sekelompok konsumen tidak boleh menggunakan BBM subsidi, kita belum bisa memprediksi bagaimana responnya nanti,” ucap Hanung.
Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Biro Pembinaan Operasi Bareskrim Polri, Ahmad Hidayat. “Skenario pengamanan barangkali seperti saat ada antrian yang panjang ada masyarakat yang tidak terima, kemudian memaksa, dan tensi menjadi tinggi. Nah disitulah mungkin peran kami, terlebih dimana Pertamina menempatkan SPBU yang Rp 4.500 misalkan, kita akan memperhitungkan tingkat kerawanan akan terjadi disitu” katanya.
Hanung menyebutkan bahwa Pertamina telah siap dalam menetukan lokasi SPBU yang menjual BBM bersubsidi dengan harga Rp.4.500 per liter dan harga kedua Rp.6.500 per liter. Lokasi-lokasi tersebut akan ditentukan oleh operasional Pertamina, BPH Migas dan Kementrian ESDM.
Sementara itu untuk memantapkan penerapan 4 jenis SPBU, jika kebijakan dua harga BBM subsidi diberlakukan, Pertamina juga melakukan koordinasi dan sosialisasi di Polda Metro Jaya. Pertemuan yang dihadiri GM Marketing Operation Region III Hasto Wibowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen (pol) Putut Bayu Seno beserta jajarannya tersebut membahas tentang teknis penerapan di lapangan. “Jadi ada 4 tipe SPBU yang akan dibuat, yaitu SPBU Tipe 1 menjual premium 4500 dan solar 4500. SPBU Tipe 2 menjual premium maupun solar 6500. SPBU tipe 3 menjual premium 6500 dan solar 4500. Sementara SPBU tipe 4 menjual premium 4500 dan solar 6500,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, Jumat (26/4/2013).
Selain berkoordinasi dengan Kepolisian, Pertamina juga akan merangkul TNI AL untuk menindak berbagai pelanggaran dan penyelundupan Bahan Bakar Minyak melalui perairan. Hanung mengatakan bahwa saat ini Pertamina dan TNI AL sedang mempelajari kemungkinan-kemungkinan kerjasama kedua belah pihak untuk mengamankan BBM yang merupakan aset negara saat bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio, awal April lalu. “Kita kerja sama dengan Pertamina dalam hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti BBM subsidi. Sudah merupakan kewajiban TNI Angkatan Laut yang dilengkapi dengan alutsista untuk memberantas kebocoran-kebocoran ini, sedangkan untuk bentuk kerja samanya masih akan dibahas,” ucap orang nomor satu di Angkatan Laut ini. (SHA/DSU)