Blok Mahakam Harus Kembali ke Ibu Pertiwi

JAKARTA – Federasi Seri­kat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendesak pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam 100 % kepada Pertamina. Dalam Rapat Umum Pekerja Pertamina bertema “Gawat Darurat Blok Mahakam”, Direktur Utama Pertamina yang turut hadir menyatakan Blok Mahakam harus dikelola bangsa sendiri, untuk mendo­rong ketahanan energi na­sional.

Rapat umum Pekerja Pertamina yang digelar di lobby Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina, pada (18/3), dihadiri sekitar 300 pekerja dan di-relay unit operasi dan bisnis Pertamina di seluruh Indonesia. Acara diisi dengan orasi serta penyampaian aspirasi pe­kerja tentang Blok Mahakam. Mereka berharap agar Blok Mahakam kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, untuk mendorong ketahanan energi nasional.

Sementara itu, Presiden FSPPB  Eko Wahyu Laksmono, yang memimpin Rapat Umum tersebut membacakan Dek­larasi Pekerja Peduli Pertamina. “Blok Mahakam 100 % ke Pertamina, Now or Never,”ungkap Eko meng­garisbawahi inti dalam deklarasi tersebut.

Kegiatan juga dihadiri Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, yang berbaur dengan pekerja dan menge­nakan ikat kepala bertuliskan “Pertamina Diganggu, Pe­kerja Bersatu”. Dalam arah­an­­nya, Dwi Soetjipto mem­berikan pe­nekanan pada dua hal. Yakni, tentang keberlangsungan produksi Blok Mahakam, agar kelak saat dikelola Pertamina tidak turun, sehingga perlu adanya masa transisi yang perlu dilakukan. “Jadi perhatian saat kita memegang saham pengelolaan, bagaimana Pertamina bertanggung jawab agar produksi jangan sampai turun,” tegasnya.

Sementara perhatian yang kedua, yakni jangan sampai informasi tentang pengelolaan Blok Mahakam hilang begitu saja. Sehingga perlu dilakukan upaya peralihan yang smooth. Menurutnya, pengelolaan Blok Mahakam sejak awal menjadi target Pertamina dan telah menjadi salah satu agenda penting dalam 5 fokus manajemen. “Pertamina akan berjuang ambil alih itu se­mua. Kita dalam jalur yang sama. Apalagi kita saat ini baru mengelola sekitar 20% saja dari produksi migas nasional,”katanya.

Sebelum mengakhiri arahan­nya, Dwi Soetjipto berpesan agar seluruh gerakan pekerja tetap memper­hatikan aspek legal dan tidak mengganggu pro­duk­tivitas serta efisiensi yang tengah diper­juangkan perusahaan. “Blok Mahakam is owned direct stat of Republic Indonesia,”pungkasnya.

Usai memberikan pesan, Dwi didampingi Pre­siden FSPPB dan para pengu­rus menandatangani spanduk dukungan pengelolaan Blok Mahakam 100% untuk Per­ta­mina  Federasi Seri­kat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendesak pemerintah untuk segera me­mutuskan pengelolaan Blok Mahakam ke Pertamina sebagai satu-satunya industri Migas nasional.

Sehari sebelumnya, (17/3), Ugan Gandar selaku penasehat FSPPB juga menyampaikan hal yang sama.  “Asing bo­leh saja melakukan kerja sama, tapi harus ikuti aturan hukum yang ada di Indonesia. Sudah saatnya nasionalisasi Migas dan jangan abaikan kemampuan anak bangsa yang ada di Pertamina,” tegas Ugan saat acara konferensi pers di Gedung DPR RI, Selasa (17/3).

Senada dengan hal itu, Faisal Yusra, Presiden Konfederasi Serikat Pe­kerja Minyak dan Gas, menga­takan,  tim Transisi Kementerian ESDM harus terlibat dalam Blok Mahakam agar tidak terjadi penyimpangan oleh pihak asing. Tak hanya itu, ia mengungkapkan hal ini sudah disepakati oleh pekerja Migas. Termasuk pekerja Total dalam petisinya di Balikpapan bahwa mereka siap menjadi bagian dari Pertamina yang merupakan satu-satunya peru­sahaan yang harus men­jadi tuan rumah di negerinya sendiri.•^{DSU/Egha/Starfy}