Forum Diskusi Percepatan Proses Penghapusan & Pelepasan Aset
BOGOR - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menggelar workshop “Forum Diskusi Percepatan Proses Penghapusan dan Pelepasan Aset,” di Hotel Aston Bogor, 10-11 Oktober 2016. Workshop ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada Anak Perusahaan (AP) PHE tentang proses pengajuan Form Usulan Penghapusan & Pelepasan (FUPP) Aset, termasuk kendala yang terjadi pada instansi terkait serta penyelesaian dari permasalahan pengajuan FUPP sampai didapatkan persetujuan. Diharapkan peserta mendapatkan pembekalan solusi saat pengajuan FUPP sehingga tercapai efisiensi aset dan inventory di seluruh AP PHE.
Acara yang dibuka oleh Direktur Finance & Business Support PHE Ari Budiarko turut dihadiri Kadin Pengelolaan Aset & Kepabeanan PRS SKK Migas, Firera, Kepala Pusat PPBMN Kementerian ESDM Zainal Arifin, Direktur PNKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Ke-uangan, Purnama Sianturi dan Kasub Direktorat Standardisasi Penilaian Properti Kementerian Keuangan Kesatria Purba serta diikuti oleh peserta dari SCM PHE dan seluruh AP PHE (Fungsi SCM & Finance).
Dalam paparannya, Ari Budiarko menjelaskan konsekuensi jika tidak segera dilakukan penghapusan aset. “Cost storagematerial yang tinggi, biaya sekuriti, issue sosial terkait kepemilikan material di lapangan, memberikan kontribusi terhadap rendahnya nilai Inventory Turn Over Ratio, Additional cost untuk AP PHE yang sudah relinguish,“jelasnya. Hal ini menjadi concern terkait safety dalam penyimpanan material di warehouse, dan adanya keterbatasan space di warehouse untuk menyimpan material FUPP.
Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi pada proses persetujuan FUPP, di antaranya status permohonan FUPP yang diajukan tidak ter-update, tidak ada contact person yang tetap dapat dihubungi setiap saat di instansi terkait, masa berlaku izin prinsip untuk lelang yang terlalu singkat, jadwal inspeksi material FUPP yang terbatas dan dilakukan SKK Migas & ESDM dalam waktu yang berbeda dan proses FUPP yang relatif lama antara 1-2 tahun, serta belum semuanya mempunyai tata waktu untuk tahapan proses FUPP.
“Kami berharap terca-pai percepatan proses persetujuan FUPP di AP PHE hingga tahapan penjualan,”pungkas Ari.•