Gubernur dan LAM Riau Dukung Alih Kelola Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina

PEKANBARU – Dalam rangka persiapan alih Kelola Blok Rokan, Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional Sumatra, Jaffee Arizon Suardin, melakukan kunjungan kerja ke Gubernur Riau, Syamsuar di Pekanbaru, Riau pada Selasa 25 Mei 2021.

Jaffee memastikan proses transisi berjalan lancar dan Pemprov Riau mendukung proses peralihan pengelolaan Blok Rokan ke Pertamina. Pengelolaan Blok Rokan oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) akan berakhir pada 8 Agustus 2021, dan pada tanggal 9 Agustus 2021 Blok Rokan akan secara resmi dikelola oleh PHR dengan skema Production Sharing Contract (PSC) Gross Split dan pemerintah daerah memiliki hak Participating Interest (PI) sebesar 10%, berdasarkan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.   

Dalam pertemuan tersebut, Syamsuar menyampaikan bahwa Pemprov Riau siap mendukung proses peralihan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina. Dengan dikelola langsung oleh Pertamina, diharapkan kedepannya Blok Rokan memberikan kontribusi yang semakin signifikan untuk pemenuhan kebutuhan energi migas nasional.

“Kami berharap setelah proses transisi selesai, dan Blok Rokan dikelola Pertamina, maka hak pemerintah daerah untuk mengelola PI sebesar 10% juga bisa berjalan. Kami sudah menyiapkan BUMD untuk berpartisipasi dalam pengelolaan PI ini,” tutur Syamsuar.

Lebih lanjut Syamsuar menjelaskan bahwa setelah melalui proses penawaran dan evaluasi kepada seluruh BUMD yang berada di Provinsi Riau, akhirnya terpilih dua BUMD yang memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam PI ini, yaitu PT Riau Petroleum dan PT Bumi Siak Pusako (BSP). 

Merespon hal tersebut, Jaffee menjelaskan bahwa harapan dari pemerintah daerah akan menjadi perhatian PHR dan kedepannya diharapkan sinergi dan kerja sama yang sudah terjalin dengan baik akan semakin erat antara Pertamina dengan Pemprov Riau.

Terkait dengan status bagi para eks pekerja CPI, tim Human Capital (HC) Pertamina telah menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk proses transisi pekerja CPI menjadi bagian dari Pertamina. “Akan kami pastikan semua hak-hak pekerja dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pertamina,” tegas Jaffee.  

Jaffee juga mengunjungi beberapa pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Riau, salah satunya adalah Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai berbagai hal terkait masyarakat Riau dan peran lembaga adat dalam Alih Kelola Blok Rokan. Datuk Syahril Abubakar, DPH LAMR Provinsi Riau, menyatakan dukungannya kepada PHR dalam proses alih kelola ini.

“LAMR berharap PHR mendorong peran serta masyarakat Riau dalam pengelolaan Blok Rokan agar lebih besar lagi di masa mendatang,” harap Datuk Syahril. LAMR juga berterima kasih telah diberi kesempatan untuk mengikuti proses dalam Alih Kelola Blok Rokan ini. *PHR/IN