Holding BUMN Bantu Tingkatkan Investasi

Jakarta - Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai entitas bisnis yang menguntungkan dan memberikan penerimaan bagi negara akan terus di­dorong. Upaya memperkuat BUMN yang sehat dan meng­untungkan dengan membentuk holding akan diwujudkan. Di sisi lain, BUMN sebagai agen pembangunan dalam mewujudkan Nawa Cita terus dikembangkan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri BUMN Rini M. Soemarno me­ngatakan BUMN yang untung dan sehat serta mem­berikan pe­masukan bagi kas Negara merupakan sesuatu yang harus terus diupayakan dan diwujudkan. Untuk mem­­perkuat pencapaian u­paya ini, holding BUMN akan dilaksanakan. Dengan demikian, peran BUMN se­bagai agen pembangunan yang membangun kawasan yang masih tertinggal di Tanah Air juga tetap dilakukan.

“Banyak yang mena­nyakan kenapa harus holding dan saya bingung kenapa holding dipermasalahkan. Contohnya Pertamina. BUMN ini sudah holding karena anak usahanya lebih dari 100. Tanpa PGN masukpun, Pertamina sudah holding,” ungkap Rini dalam kesempatan Forum BUMN 2016 di Ballroom Hotel Dharmawangsa,  pada (3/11).

Rini menjelaskan, rencana holding beberapa BUMN adalah untuk memperkuat dan meningkatkan per­modalan BUMN. Hal ini juga untuk mengurangi ke­tergantungan BUMN pada anggaran negara. Sehingga dengan adanya holding mem­permudah BUMN mencari pembiayaan.

Selain itu, tahun 2018 Pe­merintah menargetkan per­tumbuhan ekonomi sekitar 6 persen. Permodalan yang besar diperlukan untuk mem­percepat pembangunan, se­perti infrastruktur.

“Tahun ini investasi kita Rp 285 triliun. Tahun depan, targetnya Rp 450 triliun dan tahun 2018 dicanangkan oleh Presiden Rp 895 triliun. Itu tidak boleh menggunakan dana APBN. Karena itu,  BUMN kita harus sehat, kuat dan tangguh. BUMN yang paling sudah siap untuk holding adalah BUMN di sektor Migas, yaitu Pertamina dan sektor pertambangan,” papar Rini.

Saat ini, ada 118 BUMN  yang memiliki peran dan potensi ekonomi dan bisnis yang cukup sig­nifikan, de­ngan total pen­dapatan mencapai Rp1.997 triliun pada 2014 dan menurun pada 2015 men­capai Rp 1.700 triliun.

Dalam kesempatan ter­­­­­sebut Rini juga menyam­paikan apresiasi atas upaya Pertamina dalam mem­bantu pemerintah untuk mewujudkan kebijakan BBM satu harga di Indonesia. Hal ini merupakan sebuah prestasi baru, karena BBM satu harga terwujud, setelah 71 tahun Indonesia merdeka.

“Hal yang penting, ini tidak ada dana pemerintah, ini murni BUMN. Keuntungan Pertamina sudah banyak. Jadi meskipun sedikit rugi, tidak apa-apa untuk membantu bangsa dan rakyat Indonesia,” kata Rini.

Terkait hal tersebut Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, investasi Pertamina untuk dapat menyeragamkan harga BBM di seluruh Indonesia dapat ditutupi dengan laba perseroan. “Jadi, biaya itu bisa ditutupi dengan efisiensi yang cukup. Sebenarnya biaya distribusi memang naik enam persen, tetapi itu masih bisa dipikul dengan langkah efisiensi Pertamina,” ungkapnya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu bukti komit­men Pertamina selain sebagai Energy Company juga se­bagai alat negara dalam mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945. Pertamina merupakan alat negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai amanat Konstitusi.

Sebagai salah satu na­ra­sumber di forum ter­sebut, Dwi Soetjipto juga memaparkan sejauhmana Transformasi yang telah dila­kukan dan langkah-langkah yang akan di­ambil Pertaminadi masa yang akan datang untuk me­wujudkan Nawa Cita.

Dwi mengatakan ada tiga filosofi perubahan mindset Pertamina.  Pertama, Perta­mina adalah Energy Company yang harus menjual energi dengan harga paling murah ke masyarakat. Kedua, persaingan yang terbuka setelah subsidi dihilangkan maka market menjadi ter­buka sehingga akan lebih kompetitif. Ketiga,  se­mangat Satu Pertamina un­tuk meng­hilangkan silo-silo.•^IRLI