Ini Catatan Komisi VII DPR Untuk Pertamina

JAKARTA – Pertamina melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI dengan pembahasan mengenai distribusi penyaluran gas elpiji 3 kg subsidi tepat sasaran, kemajuan program pertashop, serta kemajuan proyek GRR Tuban pada Senin, 31 Mei 2021, di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Alex Noerdin selaku ketua rapat menyampaikan beberapa kesimpulan yang disepakati antara Pertamina dan Komisi VII DPR RI.

Pertama, Komisi VII DPR RI dan Pertamina bersepakat untuk menyamakan kapasitas loading order (LO) menjadi 560 tabung. “Penambahan tersebut berlaku untuk semua agen, baik yang baru atau lama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kuota hingga pangkalan. Tujuannya untuk menghindari kelangkaan, maupun kecurangan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab,” ucap Alex.

Kedua, Komisi VII DPR RI mendorong Pertamina untuk segera meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi implementasi program Elpiji 3 kg subsidi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak mendapatkan.

Ketiga, Komisi VII DPR RI mendorong Pertamina melakukan pemerataan program Pertashop di seluruh Indonesia, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk meningkatkan aksesbilitas masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar minyak.

“Ini merupakan program yang sangat baik sekali dari Pertamina, Kami mendukung proses-proses percepatan pendirian Pertashop agar masyarakat dapat memperoleh akses bahan bakar minyak sehingga akan meningkatkan keekonomian masyarakat,” ujar Alex.

Keempat, Komisi VII DPR RI mendorong Pertamina agar proyek GRR Tuban dapat beropersi sesuai timeline yang sudah ditentukan, termasuk memastikan penyerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Sementara kelima, Komisi VII DPR RI meminta Pertamina untuk menyampaikan laporan kinerja dan keuangan perusahaan. “Untuk laporan tersebut akan kami sampaikan dalam satu sampai dua minggu ke depan,” ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. *HM/PW/IN