JAKARTA - DPRD Tanjung Balai Sumatra Utara mengunjungi Kantor Pusat Pertamina untuk membahas kelangkaan Elpiji 3 kg di daerahnya, Selasa (9/12). Dari Pertamina diwakili Pjs. Manager External Communication Noviandri, Manager Marketing Domestic Gas Kusnendar, Isfahani dan Gustiar Widodo dari Direktorat Gas Domestic, serta Officer Legislatif & Yudikatif Abraham Lagaligo.
Hernaveva sebagai Ketua Pokja 2 DPRD dan Wakil Ketua DPRD Leden Butarbutar beserta jajarannya, menyampaikan beberapa bulan lalu terjadi kelangkaan Elpiji 3 kg di Tanjung Balai.
Menurut Leden, salah satu penyebab kelangkaan Elpiji yang terjadi di Tanjung Balai karena belum adanya pengalihan pangkalan minyak tanah menjadi pangkalan Elpiji. Sehingga, banyak penyelewengan kuota Elpiji 3 kg. “Seharusnya untuk masyarakat kecil yang membutuhkan, tapi malah jadi tak tepat sasaran,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kusnendar menjelaskan isu kelangkaan Elpiji 3 kg memang ada pada bulan Oktober. “Ini karena ada kenaikan harga Elpiji 12 kg pada pertengahan September. Namun, masuk November, kita tekan lagi, agar kuota tidak jebol,” jelasnya.
Sebenarnya, persoalannya ada pada kuota dan extra dropping. Apakah yang disalurkan benar jatuh ke masyarakat atau dipakai untuk keperluan lainnya.
Kusnendar berterima kasih atas inisiatif DPRD Tanjung Balai ini. “Kami akhirnya jadi tahu persoalan di daerah,” ujarnya.
Kusnendar menegaskan, kalau ada SPBE yang melanggar ketentuan, pasti akan diberikan sanksi, mulai dari pengurangan kuota hingga pencabutan izin. “Jadi, laporan ini akan segera kami konfirmasikan ke pihak-pihak terkait,” ujar Noviandri.•ADITYO