LPP: Kemitraan dalam Proyek Petrokimia
JAKARTA – Merupakan salah satu program edukasi dari Chief Legal Counsel & Compliance (CLCC) Genades Panjaitan kepada Fungsi Users agar Fungsi Users memiliki legal awareness atas risiko-risiko hukum yang mungkin dijumpai dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya kerja sama di bidang pembangunan dan pengembangan refinery dengan perusahaan-perusahaan asing.
Fungsi Legal Counsel & Compliance (LCC) menyelenggarakan Legal Preventive Program (LPP) dengan tema “Partnering to Develop a Petrochemical Project: The National Oil Company’s Perspective”.
LPP yang berlangsung di lantai 21 Gedung Utama pada Senin (5/12), menghadirkan pembicara utama Clarinda Tjia-Dharmadi dan Tim G. Fourteau dari Latham & Watkins LLP. Acara dimoderatori oleh Legal Services Business Development Manager Cornelius Simanjuntak.
Hadir untuk membuka LPP adalah CLCC. Hadir juga dalam acara tersebut jajaran LCC dan para pekerja dari berbagai unit bisnis terkait.
Genades dalam sambutan singkatnya menyatakan bahwa Pertamina baru saja menandatangani Joint Venture Agreement dengan Rosneft dalam pelaksanaan proyek New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban. Kerja sama tersebut untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi nasional, termasuk petrokimia. Hal itu pula mendorong perlunya pemahaman di antara para pihak yang terlibat dalam kerja sama pengembangan sebuah proyek petrokimia.
Pembicara dalam pemaparannya menyampaikan mengenai project structure beserta contoh kasus mengenai timeline proyek yang terdiri dari tahap I: commercial development, tahap II: financial structuring, dan tahap III: financing negotiation/implementation.
Selain itu, dijelaskan pula mengenai beberapa permasalahan kritikal dalam pemilihan mitra, proses MoU, dan commercial negotiation dan beberapa permasalahan hukum yang sering dihadapi terkait feedstock, partnership, product offtake, dan technology selection & licensing. Beberapa permasalahan financing juga disampaikan kepada para peserta khususnya permasalahan project financing dalam kaitannya dengan economic sanction dan world bank negative pledge.
Sesi diskusi selama LPP juga berlangsung secara interaktif antara narasumber dengan peserta mengingat topiknya yang relevan dengan penanganan pekerjaan. Isu-isu yang menonjol antara lain pentingnya due diligence dalam proses pemilihan mitra, pro kontra joint venture agreement antara induk perusahaan dengan anak/cucunya, induk perusahaan sebagai sponsor bagi anak/cucunya, cara mencegah dan menghadapi mitra yang terkena global sanction, dan penentuan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian.•Urip