JAKARTA - Para nelayan di Cilincing, Jakarta Utara, menyambut baik pencanangan Fuel Card atau kartu BBM khusus, yang diluncurkan oleh Pertamina, pada Selasa (25/11). Praktis, alokasi subsidi lebih terkontrol, dan menghindari berbagai penyelewengan.
Sekretaris Himpunan Nelayan Bagan Apung Kalibaru (Angin Mamiri Bahari), Cilincing, Jakarta Utara, Amirudin (47), mengaku ia dan rekan-rekan nelayan lainnya senang dengan adanya sistem kartu subsidi ini, sebab lebih praktis tanpa was-was membawa uang tunai.
Ia juga bertutur, selama ini para nelayan di kampungnya tidak ada yang protes dengan sistem baru ini. Malah senang, karena dengan adanya data base kapal dan nelayan, diharapkan bantuan dari pemerintah kelak tidak salah sasaran. Begitupun dengan pengajuan bantuan dari nelayan.
“Kami harap dengan adanya kartu ini kelak bantuan dari pemerintah ke para nelayan bisa mudah, karena kami sudah terdata lewat Fuel Card. Selama ini permohonan bantuan dari nelayan suka disebut-sebut “fiktif”, dikira orang lain bukannya nelayan,” tuturnya.
Dengan kartu ini, bagi Amirudin, pemerintah pastinya sudah tahu dan punya bukti siapa yang minta bantuan, dan darimana. “Karena nama dan kapal kami sudah ada datanya di kartu itu, begitupun aktivasi setiap nelayannya,” ujarnya.
Kartu khusus BBM subsidi bagi nelayan atau Fuel Card ini merupakan sistem yang dirancang khusus dengan menggunakan sistem manajeman kuota lewat e-banking yang praktis. Selain bisa mengontrol alokasi solar bersubsidi bagi nelayan, data base dari kartu ini juga bisa berguna bagi banyak hal lainnya termasuk pengalokasian bantuan.
Fuel Card diluncurkan oleh PT. Pertamina (Persero) yang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bank BRI sebagai upaya bersama guna memastikan BBM bersubsidi nelayan tepat sasaran. Soft lauching Fuel Card ini dilakukan oleh Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya (saat menjabat), pada Selasa, (25/11) di Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) 39.141.17 Cilincing, Jakarta Utara.
Hanung menuturkan sistem Fuel Card ini menjadikan penyaluran BBM bersubsidi hanya kepada nelayan yang berhak. Nelayan tersebut juga dapat mengetahui dengan pasti berapa banyak BBM bersubisidi yang tersisa yang menjadi haknya dalam suatu periode tertentu.
“Melalui Fuel Card ini diharapkan penyaluran BBM bersubisdi nelayan akan lebih tepat sasaran. Karena sistemnya yang memungkinkan penerapan satu kartu dengan kuota BBM bersubsidi untuk masing-masing kapal yang akan ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,” jelas Hanung.
Dengan kartu ini setiap nelayan akan mempunyai jatah masing-masing dalam membeli BBM subdisi, hal ini tergantung pada besaran GT (gross ton). “Jadi, per kapal nelayan kuota BBM-nya berbeda-beda nanti dapat kuota BBM-nya. Kalau 30 GT ke bawah itu tiap kartu berisi kuota BBM sekitar 25.000 liter per bulan. Jika kuotanya habis, dia tidak bisa beli lagi pada bulan tersebut,” imbuhnya.
Terkait pembatasan kuota ini, salah satu nelayan, Asis (54) , mengaku tidak masalah. “Angka 25.000 liter tersebut memang angka kebutuhan dan permintaan para nelayan, dan sudah sesuai dari Sudin (Suku Dinas),” ujar pria yang menjabat sebagai ketua Himpunan Nelayan Bagan Apung Kalibaru (Angin Mamiri Bahari).
Setiap transaksi dapat dipantau secara langsung melalui server Kementerian Kelautan dan Perikanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Suku Dinas Perikanan dan Kelautan, Pertamina, dan BRI.
Untuk memperoleh Fuel Card, nelayan membuka rekening tabungan yang selanjutnya mendaftarkan Fuel Card tersebut kepada SKPD Suku Dinas Perikanan dan Kelautan untuk memperoleh kuota BBM.
Dalam Fuel Card terdata nama pemilik, nama kapal, dan kuota bulanan sehingga penggunaan kartu ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendata kembali jumlah kapal nelayan sekaligus juga sebagai dasar penetapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan.
Menurut Executive Vice President E-Banking Bank Rakyat Indonesia, Imam Subowo, sistem kartu dengan manajemen kuota ini tentunya menjadi sistem yang mudah dan praktis bagi masyarakat. “Bisa belajar nabung, dan di saat yang sama akan mudah mencari BBM,” kata Imam.
Setelah dibagikan di SPDN Cilincing, Fuel Card juga akan dibagikan kepada nelayan di daerah lain. “Sampai dengan akhir tahun, kami targetkan Fuel Card sudah bisa diterapkan di Tegal, Jawa Tengah, dan Lamongan, Jawa Timur. Sampai dengan akhir tahun, sekitar 2.400 kapal kami targetkan sudah dilengkapi dengan Fuel Card untuk Nelayan,” jelas Hanung.
Sejatinya sejak Juni 2014, Fuel Card untuk nelayan telah diujicobakan penggunaannya di SPDN Cilincing. Hingga saat ini, SPDN Cilincing melayani sekitar 158 kapal terdaftar dengan alokasi BBM bersubsidi sekitar 288 KL per bulan. Setiap transaksi dapat dipantau secara langsung melalui server KKP, SKPD, Pertamina dan juga BRI. Fuel Card untuk nelayan ini merupakan pengembangan lanjutan dari Fuel Card untuk kendaraan trasportasi darat yang telah sukses diterapkan di Batam.•SAHRUL