Pastikan Alokasi Subsidi Lancar dan Tepat Sasaran
PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan melakukan peninjauan ke beberapa SPBU yang sudah menerapkan program pengawasan BBM bersubsidi melalui uji coba sistem Point of Sales (POS) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, (1/6).
Menurut Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, penerapan sistem POS di SPBU ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pertamina dalam mendukung program pemerintah dalam membantu pengawasan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan peruntukannya. "Melalui sistem ini, realisasi penyaluran BBM bersubsidi akan lebih terdokumentasi," ujar Karen.
POS merupakan sistem yang mencatat semua transaksi BBM bersubsidi di SPBU, baik identitas kendaraan dan pelanggan juga akan merekam secara akurat jumlah pembelian pelanggan, volume, waktu, lokasi SPBU dan kewajaran pembelian. Data dan jumlah pembelian inilah yang nantinya menjadi dasar pengawasan realisasi BBM bersubsidi. "Data tersebut akan diberikan kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti jika terlihat transaksi pembelian berulang dalam jumlah besar yang mencurigakan," jelas Karen.
Saat ini, di wilayah Kalimantan Selatan terdapat sekitar 25 SPBU yang siap beroperasi menggunakan sistem POS. Ke-25 SPBU tersebut merupakan bagian dari 110 titik SPBU di seluruh wilayah Kalimantan yang akan diperlakukan sama.
Sementara, di Jakarta dan sekitarnya, Marketing & Trading Director Hanung Budya melakukan inspeksi ke beberapa SPBU, Senin (4/6). Hanung memantau kelancaran penyaluran BBM subsidi dengan melihat realisasi pemasangan stiker untuk mobil berbahan bakar non subsidi.
Peninjauan dimulai di SPBU Jalan Kapten Tendean, Jakarta. Lokasi tersebut dipilih karena dinilai paling banyak dikunjungi oleh mobil instansi pemerintah dalam mengisi BBM.
"Kami senantiasa mendukung penghematan BBM bersubsidi yang diserukan pemerintah. Selain memastikan penggunaan stiker berjalan dengan baik, Pertamina juga menjamin ketersediaan Pertamax dan Pertamax Plus sebagai pengganti premium untuk kendaraan instansi pemerintah tersebut," tutur.
Hanung disela-sela inspeksi. Hanung juga melakukan sosialisasi berupa pemasangan stiker "Mobil Ini Tidak Menggunakan Bahan Bakar Bersubsidi" di salah satu mobil pemerintah yang belum terpasang stiker.
"Sosialisasi dilakukan sampai masyarakat benarbenar paham. Patokannya jelas. Kendaraan yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi adalah kendaraan berplat merah,plat TNI atau Polri, dan kendaraan berstiker," paparnya.
Selain ke SPBU, peninjauan dilanjutkan dengan memeriksa ketersediaan LPG 3 kg ke beberapa agen dan pangkalan di Mampang Prapatan, Jakarta. Hal itu bertujuan untuk memastikan keamanan stok dan implementasi program penataan distribusi LPG 3 kg yang dilakukan perusahaan. Penataan dilakukan untuk memastikan pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran dan kuota dapat terjaga hingga akhir tahun.