Pemda Perlu Pikirkan Pembangunan SPBU
JAKARTA - Ketersediaan atau kelangkaan BBM, sedikit banyak dipengaruhi dua faktor. Yaitu adanya BBM yang bersubsidi dan pembatasan dengan sistem kuota serta infrastruktur. Alokasi kuota ditentukan oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, sementara kuota nasional disepakati antara Pemerintah dengan DPR. Dari alokasi nasional itu, lalu didistribusikan badan usaha yang ditunjuk BPH Migas.
“Tahun 2014 ini, Pertamina mendapat porsi sebesar 99,6%. Selebihnya didistribusikan oleh perusahaan swasta nasional sebagai pendamping,” papar Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya dalam Forum Bisnis APKASI International Trade and Investment Summit (AITIS) 2014 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (15/4).
Paparan tersebut diberikan karena banyaknya ketidakpahaman para pejabat di daerah mengenai kuota BBM bersubsidi secara nasional dan alokasinya di setiap daerah.
Saat berbicara di sesi pertama dengan tajuk “Merebut Peluang Investasi Pertambangan dan Energi Indonesia 2015-2020”, Hanung mengaku sering mendapat keluhan dari kepala daerah berkaitan dengan ketiadaan SPBU di wilayah mereka.
Ia pun memberikan penjelasan tentang infrastruktur distribusi BBM, dimulai dari SPBU, APMS, SPBN, SPDN dan SPBB. Di seluruh Indonesia, Pertamina mengoperasikan 112 Terminal BBM, lebih dari 200 kapal tanker, lebih dari 5.000 SPBU, ratusan APMS dan AMT, yang semuanya bekerja 24 jam.
“Yang sekarang jadi masalah adalah, siapakah yang harus membangun SPBU?” kata Hanung bertanya. “Kalau di kota besar, investor berebut masuk karena omsetnya memang besar. Tetapi kalau untuk di daerah kabupaten pengembangan, sulit. Tahun 2014 ini ada 12 kabupaten yang tidak memiliki satu SPBU pun.”
Hanung menyebutkan beberapa faktor mengapa ada kabupaten yang tidak memiliki SPBU, misalnya volume yang kecil atau sarana jalan yang buruk. Dalam kondisi demikian, tidak ada investor yang tertarik.
“Karena itu saya meng-imbau para bupati dan walikota, untuk juga memikirkan masalah ini. Saya rasa di APBD, sudah ada alokasi untuk infrastruktur jalan atau pelabuhan, tetapi tidak ada untuk infrastruktur distribusi BBM.”
Karenanya, ia berharap para kepala daerah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur distribusi BBM ini, sementara Pertamina siap menyalurkan BBM-nya.
Ajang ini merupakan kegiatan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia (APKASI). Forum tersebut dihadiri para pejabat tingkat kabupaten dan kota yang datang dari berbagai wilayah Indonesia, selain para pengusaha dan calon investor.•URIP