Jakarta -Jaringan pengelolaan Rumah Sakit (RS) milik BUMN, yakni Indonesia Healthcare Corporation (IHC) yang sudah resmi diluncurkan pada Maret lalu, pada (20/6) di Aula Kementerian BUMN, Pertamedika IHC sebagai koordinator holding RS milik BUMN menandatangani 10 kesepakatan kerja sama yang disaksikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno.
Direktur Utama Pertamedika IHC Dany Amrul Ichdan mengatakan, penandatanganan kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergitas antar perusahaan BUMN, untuk meningkatkan penggunaan aset-aset yang belum dimanfaatkan BUMN agar aset tersebut kembali produktif.
“Penandatanganan ini merupakan sinergi antar BUMN, sehingga kita harus dapat memberikan added value terhadap BUMN, sehingga aset yang idle dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Dany.
Menurutnya, potensi itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan setidaknya 20 rumah sakit baru di sejumlah daerah di Indonesia. Dany menegaskan, untuk melakukan hal tersebut, perlu adanya project financing yang kuat dan tertata baik, sehingga perlu adanya kerja sama dengan BUMN terkait seperti perbankan dan konstruksi.
Dany menambahkan, IHC mempunyai tujuan untuk memperbaiki proses bisnis di RS milik BUMN, serta melakukan efisiensi yang tepat sasaran.
“Sekitar 20 Rumah Sakit harus dilakukan pengembangan di sejumlah daerah di Indonesia. Karena itu, IHC berupaya untuk menggandeng BUMN perbankan, konstruksi, dan obat-obatan. Selain itu, IHC akan memperbaiki sistem proses bisnisnya, agar RS BUMN efisien. Biaya obat dan alat kesehatan harus efisien, namun tidak menurunkan kualitasnya,” jelasnya kembali.
Saat ini, ada 78 rumah sakit yang dimiliki BUMN dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hanya saja dari 78 rumah sakit itu, tidak semua pelayanannya sama. Maka dari itu pembentukan IHC ini menjadi salah satu upaya melakukan standarisasi pelayanan dan kualitas kesehatan.
“Dengan biaya yang efisien, kita bisa melayani masyarakat dengan pelayanan yang efisien dan terjangkau. Hasil dari efisiensi bisa untuk investasi, perbaikan infrastruktur RS dan menyekolahkan dokternya. Jika semua infrastruktur dan alat kesehatan RS milik BUMN memadai dan modern, serta dokternya berkualitas, maka feedback-nya adalah kepercayaan dari masyarakat. Infrastruktur andal, alat kesehatan modern, dokter yang capable. At theend, masyarakat Indonesia percaya untuk berobat di RS milik BUMN,” papar Dany lebih detil.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengatakan, holding company untuk melayani kesehatan sudah cukup lama dipikirkan Kementerian BUMN. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BUMN maupun anak perusahaan BUMN ini dapat diseragamkan, setidaknya dapat dioptimalkan untuk kebutuhan karyawan BUMN maupun masyarakat luas dengan memberikan pelayanan terbaik.
“Ini yang saya inginkan. Kita harus sama-sama memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk bangsa. Kalau masih ada yang belum melaksanakan, terus terang saya sedih. Kenapa kita tidak bisa bersatu? Apa karena masih ada yang merasa RS-nya bisa beroperasi sendiri? Saat ini, kita harus optimalkan pelayanan RS untuk masyarakat umum. Saya juga minta dukungan Menteri Kesehatan agar renacana ini terwujud,” tutup Rini.• hari