Pertamina Ajak Aparatur Sipil Negara untuk Gunakan LPG Non Subsidi

BOYOLALI - Pertamina terus mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk beralih konsumsi dari LPG subsidi 3 kg ke LPG non subsidi. Kali ini, PD BPR BKK Boyolali dengan sukarela menjadi pelopor bagi ASN Boyolali dalam menindaklanjuti Peratusan Menteri ESDM No.26/2009 tentang Elpiji tersebut.

Direktur Utama PD BPR BKK Boyolali Kuwat Wiyono menegaskan, pihaknya mewajibkan seluruh karyawannya sebanyak 194 orang yang tersebar di kantor cabang di 19 kecamatan di Boyolali untuk tidak menggunakan gas bersubsidi 3 kg. “Karyawan BPR BKK Boyolali harus menjadi contoh bagi masyarakat yang tidak semestinya memanfaatkan LPG bersubsidi,” ujarnya.

Sales Eksekutif  LPG Rayon V Pertamina Solo Raya, Adeka Sangtraga Hitapriya salut dengan ketegasan manajemen dan kesadaran karyawan PD BPR BKK Boyolali mengikuti arahan Pemkab Boyolali agar seluruh ASN beralih menggunakan LPG non subsidi.

Untuk memberikan kenyamanan kepada ASN Boyolali, Pertamina terus melakukan promosi dan pelayanan kepada seluruh ASN Boyolali. “Kami menawarkan promo, yakni dua tabung kosong gas 3 kg ditukar satu tabung 5,5 kg warna pink kondisi siap pakai, dan hanya menambah uang Rp15 ribu per tabung atau lebih murah dibanding harga normal sebesar Rp65 ribu,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara PD BPR BKK Boyolali dengan Pertamina di Kantor PD BKK Boyolali. Dalam kerja sama tersebut disepakati PD BPR BKK Boyolali akan membundling Bright Gas 5,5 kg  dalam setiap akad kredit dan perpanjangan kredit bagi konsumen maupun pangkalan yang meminjam di BPR tersebut. Selain itu, BPR BKK juga akan mendukung bantuan dana ke pangkalan yang akan menambah stok tabung LPG 5,5 kg.•MOR IV