Jakarta – Pertamina sebagai BUMN terbesar yang tak henti-hentinya menyumbangkan baktinya kepada negeri ini, konsisten mendampingi pemerintah dalam rencana merealisasikan jaminan kesehatan sosial yang akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 1 Januari 2014. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beberapa wakil BUMN, termasuk Pertamina, pada Rabu (9/13) di Gedung Kemenkes, Jakarta.
“Mungkin kita tahu semua pendidikan di negeri ini semakin hari bukan semakin rendah tetapi semakin meningkat, ini saya khawatir nanti kalau orang miskin itu dilarang sakit, ini mendorong Pertamina juga untuk melakukan sesuatu terhadap biaya kesehatan di Pertamina yang juga cukup tinggi ya, karena itu saya coba bersama kawan – kawan menerapkan sebuah sistem managed care, dimana sistim itu tujuannya adalah mengendalikan biaya kesehatan, tetapi tanpa harus mengurangi mutu,” ujar Manager HR Medical Pertamina Ugan Gandar.
Untuk kalangan Pertamina Ugan mengakui telah menerapkan keputusan yang cukup kontroversial dalam menjalankan managed care, keputusan itu ia lakukan lantaran perihal tingginya angka biaya untuk obat – obatan.” Ya saya melakukan sebuah keputusan yang cukup drastis, yaitu saya memotong hampir 50% lebih formularium obat yang kita punya saat ini, jadi teman – teman perlu tahu bahwa salah satu aspek yang paling mendasar di dalam pelayanan kesehatan adalah obat, dan ternyata obat itu termasuk yang paling tinggi biayanya di antar komponen – komponennya itu, karena itu saya harus berani melakukan sebuah terobosan tanpa harus mengganggu pihak – pihak yang terkait dengan ini,” jelas Ugan.
Pertemuan tersebut lebih kepada perkenalan sistem kesehatan masing – masing BUMN, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya di Semarang pada 21 Januari. “Nah karena itu salah satu kegiatan yang saya lakukan adalah sebuah workshop nanti di Semarang, saya ingin menggandeng beberapa BUMN untuk berkolaborasi dalam rangka menata ulang sistim pelayanan kesehatan di BUMN, dan ini diharapkan nanti bisa mendorong penerapan BPJS di pemerintah untuk lebih cepat lagi,” tambah Ugan
Dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Kesehatan Prof. Ali Gufron juga berharap apa yang akan dilakukan BUMN – BUMN ini nanti betul – betul bisa menjadi contoh yang baik untuk penerapan program di BPJS. “BUMN – BUMN kalau bisa terutama Pertamina sebagai prime mover atau penggerak utama memberikan contoh, karena BUMN memiliki sebuah potensi untuk saling bekerja sama, dan potensi itu digarap dan ini momen penting dalam rangka persiapan BPJS, kemudian sistem pelayanan primernya di dalam kerangka managed care ini untuk bisa dikembangkan secepat mungkin, nah kalau dalam konteks itu kendalanya tentu bagaimana semuanya ini saling mengerti, saling memahami, saling tahu potensinya kemudian bisa kerjasama secara berkelanjutan sampai terbentuk sebuah sistem yang biayanya itu sekali lagi bisa efisien, mutunya bagus dan sistem integritasnya terjaga.” Jelas Ali.
Lebih lanjut Ali menambahkan, bahwa pengurangan biaya memang diutamakan tanpa melupakan mutu, setelah ini ia juga berharap pemetaan posisi BUMN dapat dilakukan sesuai peran dan keunggulannya masing – masing. (AHP)