JAKARTA - Menjelang kenaikan harga BBM bulan Juni 2013, Pertamina menggandeng TNI dan Polri menandatangani Nota Kesepahaman untuk pengamanan objek vital nasional dan strategis dan penyelenggaraan pengamanan pengusahaan migas di lingkungan PT Pertamina (Persero).
Penandatanganan dilakukan oleh Dirut Pertamina Karen Agustiawan dengan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kepala Polri Jenderal Pol. Timur Pradopo, di Executive Lounge Lantai M Gedung Utama pada Selasa (18/6).
Dirut Pertamina Karen Agustiawan menyatakan, kerja sama ini bertepatan dengan rencana kenaikan harga BBM dan pelaksanaan system RFID. “Ini tentunya akan menimbulkan banyak pro dan kontra di berbagai wilayah tanah air, sementara sejumlah aksi yang tidak dapat dipertangunggjawabkan sudah mulai bermunculan. Ini tentu kami khawatirkan terkait dengan kepentingan distribusi BBM yang merupakan objek vital nasional. Bila gangguan ini tidak ditangani dengan baik akan berimplikasi nasional sangat serius,” kata Karen.
Sementara Kepala Polri Jenderal Pol. Timur Pradopo menyatakan, pengamanan obyek vital nasional seperti pengusahaan migas ini memang mutlak diperlukan. Namun ia mengingatkan, Polri tidak bisa melakukannya sendiri. Menurutnya, Pemeliharaan keamanan adalah hal yang harus dikerjasamakan.
“Tanggung jawab Polri sesuai UU No. 2/2002, pemeliharaan keamanan yang bisa dilakukan Polri itu hanya sekitar 50%. Artinya, yang 50% lainnya harus bekerja sama,” lanjut Kapolri.
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menilai kerja sama ini sangat penting dan punya nilai strategis. ”Ini menunjukkan komitmen TNI untuk mendukung Pertamina dalam pengamanan objek vital strategis,”kata Agus.
Panglima TNI dan Kapolri sepakat operasional pengamanan di lapangan harus diatur secara detil sehingga tidak terjadi tumpang tindih penugasan. “Kami jadi mengetahui lebih rinci mana saja yang tanggung jawab TNI dan mana yang tanggung jawab Polri,” tegasnya.
VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir berharap dengan menggandeng TNI dan Polri, keamanan Pertamina dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dapat menjamin ketersediaan energi untuk masyarakat di seluruh pelosok tanah air. (UHK)