Pertamina Komit Kontrol Gratifikasi
JAKARTA – Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menegaskan seluruh jajaran BUMN ini berkomitmen mendukung akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan Good Corporate Governance.
Hal tersebut diungkapkan Karen Agustiawan saat menjadi narasumber dalam seminar internasional “Strategi Peningkatan Akuntabilitas Publik untuk Mewujudkan Good Governance and Clean Government” yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Senin (20/1).
Karen mengatakan banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pertamina sebagai perusahaan energi dalam inisiatif-inisiatif GCG dengan penerapan Whistle Blowing System sebagai sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika.
Di hadapan peserta seminar yang hadir, Karen menjelaskan bagaimana Pertamina dalam mengontrol gratifikasi, kontribusi pimpinan Pertamina dalam menyerahkan LHKPN dan sikap pekerja Pertamina yang telah melakukan komitmen bersama terkait dengan gratifikasi dan perlindungan terhadap aset-aset negara.
“Peranan Pertamina sebagai BUMN terbesar tentunya ingin mendukung penuh program pemerintah dalam Clean Government,” Karen saat mengakhiri paparannya.
Seminar internasional ini tentunya diharapkan membangun kesadaran dan pemahaman bersama mengenai pentingnya akuntabilitas, sebagai wadah berbagi pengetahuan mengenai kendala dan solusi serta strategi bagi terciptanya akuntabilitas yang baik. Karena peningkatan akuntabilitas tersebut dapat tercapai jika seluruh stakeholder turut berpartisipasi aktif untuk mewujudkannya.
Sekitar 300 peserta hadir dalam seminar internasional ini. Di antaranya para pimpinan BPK, Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, Sekretaris Daerah Provinsi, Direktur Utama BUMD, Kepala Badan Layanan Umum (BLU), rektor Universitas, pimpinan organisasi profesi, pimpinan redaksi media massa, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan lembaga internasional dan badan pemeriksa negara.•IRLI