Pertamina Siap Bangun Infrastruktur SPBG

Jakarta –  Direktur Pe­masaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menyatakan kesiapan Pertamina, sebagai BUMN dalam mendukung program pemerintah dalam mengonversi BBM ke BBG. Pembangunan SPBG ditaksir bisa menekan impor sekaligus subsidi BBM, serta mengurangi tingkat polusi.

Hanung menuturkan, SPBG akan diba­ngun dengan cara menempel pada SPBU yang sudah ada. Pertamina akan menambahkan fasilitas pengisian berupa dispenser, kompresor, pengering dan fasilitas lainnya, sehingga tidak memerlukan lahan.

Model tersebut dinilai meminimalkan hambatan pembangunan SPBG, seperti pembebasan lahan dan perizinan, sehingga pembangunan SPBG bisa lebih cepat dan murah. Diperlukan investasi per unit sebesar Rp10 miliar.

Terhitung saat ini, jumlah SPBU yang dimiliki Pertamina sekitar 5.000 SPBU di seluruh Indonesia, sekitar 3.000  lebih diantaranya berada di Pulau Jawa dan Bali. Hanung mengatakan bahwa akan disiapkan 5 persen dari SPBU di Jawa-Bali ditambah fasilitas pengisian BBG, jadi bakal ada 150 SPBG dalam satu tahun.

“Tidak ada badan usaha lain yang lebih siap dibanding Pertamina untuk menjalankan program ini,” tegas Hanung, di SPBU Kuningan, (24/9).

Demi suksesnya pro­gram ini, Pertamina siap berinvestasi Rp 1,5 triliun dengan target pembangunan 150 SPBG dalam setahun. Dana tersebut berasal dari internal perseroan dan dividen. Hanung juga mengusulkan agar setoran dividen Pertamina dikurangi.

Tahun lalu, Pertamina menyetorkan dividen kapada negara sebesar Rp 9 triliun. Jika di­kurangi 1,5 triliun saja untuk SPBG, menurut Hanung,  pemerintah akan ba­nyak mendapat peng­he­matan. Hal tersebut dikare­nakan konsumsi BBM turun sebab beralih ke BBG yang tidak bersubsidi. Ketersediaan SPBG yang memadai bisa menarik minat masyarakat untuk beralih dari BBM.

Hanung menjelaskan,  program ini perlu dila­ku­kan serentak untuk menga­ko­modasi pergerakan ma­­syarakat pengguna kendaraan bermotor. Ideal­nya, konversi dilakukan di seluruh Jawa-Bali.

Pertamina juga akan me­manfaatkan SPBU COCO dan farm in pada SPBU swasta yang dilibatkan dengan mengubahnya menjadi SPBU CODO. Selain itu, yang perlu dilakukan demi jalannya program ini  adalah ketersediaan converter kit serta kesiapan bengkel instalasi yang harus banyak.

Menurut Hanung, Pe­merintah dapat memberikan insentif kepada produsen kendaraan yang mempro­duksi kendaraan berbahan bakar gas. Pemerintah daerah pun perlu menge­luar­kan kebijakan yang mewajibkan semua angkutan umum dan taksi untuk menggunakan gas. Demikian juga dengan harga gas yang perlu dinaikkan agar para investor tertarik.

“Idealnya harga bahan bakar gas dipatok pada level Rp 4.500 sampai dengan Rp 5.500 per liter setara Premium,” kata  Hanung.

Bila hat-hal tersebut suk­ses dilakukan, program konversi akan berjalan lancar. “Dengan benefit dari se­lisih harga, insentif penurunan pajak kendaraan, kemudahan memperoleh converter kit, baik kredit maupun kerja sama dengan bank, margin pengusaha SPBU bagus, kami yakin program ini pasti jalan,” diakui Hanung. Program konversi meng­acu pada keberhasilan pe­ngalihan minyak tanah ke Elpiji.•^SAHRUL