Pertamina Targetkan 150 Titik Lokasi BBM Satu Harga
Jakarta – Dalam rangka melayani masyarakat Indonesia secara adil dan merata, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) di Indonesia, Pertamina berkomitmen meningkatkan jumlah titik penyaluran BBM Subsidi Satu Harga sebanyak 150 titik hingga tahun 2019. Komitmen ini merupakan bentuk keinginan Pertamina untuk melayani masyarakat secara lebih baik.
“Ini sebagai implementasi yang lebih mendalam dari pasal 33 UUD 1945, bahwa semua masyarakat berhak mendapatkan layanan yang terbaik dari pemerintah,” ucap SVP Fuel Marketing & Distribution Pertamina Gigih Wahyu Irianto dalam Media Workshop di Media Center Pertamina, Selasa (4/4). Turut hadir dalam kesempatan tersebut, VP Retail Fuel Marketing Pertamina Afandi, dan VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito.
Untuk tahun ini, Pertamina menargetkan penambahan sebanyak 54 titik lokasi program Indonesia BBM Satu Harga yang lokasinya akan ditentukan bersama-sama dengan pemerintah. Sebelumnya, Pertamina telah berhasil melakukan operasi BBM Satu Harga di 10 titik lokasi, yaitu delapan kabupaten Papua dan Papua Barat, Krayan, dan Pulau Halmahera.
Sementara itu, VP Retail Fuel Marketing Pertamina Afandi menjelaskan, penerapan program Indonesia Satu Harga ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan.Yaitu, membangun lembaga penyalur di wilayah yang belum terdapat penyalur, meningkatkan kapasitas storage lembaga penyalur, dan mendorong percepatan pembangunan infrakstruktur darat dan laut oleh pemerintah di wilayah sasaran.
“Tantangan kita adalah belum adanya lembaga penyalur. Ini karena sarana dan fasilitasnya belum ada, misalnya jalannya belum memenuhi syarat, jembatan belum ada, dan lain sebagainya. Karena itu, dari roadmap 150 titik tersebut, tahun ini kita bagi untuk daerah-daerah yang infrastruktur darat dan lautnya cukup bagus dan siap untuk menerima BBM dulu,” ucap Afandi.
“Ini tersebar dari MOR I sampai MOR VIII, tidak hanya di daerah timur tapi Sumatera juga ada, bahkan di area MOR III juga ada dua titik sasaran,” tambahnya.
Terkait belum tersedianya infrastruktur yang memenuhi syarat distribusi bahan bakar, Gigih berharap Pemerintah Daerah dapat turut mendukung pengembangan infrastruktur transportasi yang dibutuhkan.
“Kita harapkan ada dukungan dari pemerintah daerah melalui APBD dalam pengembangan infrastruktur. Karena dengan masuknya BBM ke sana akan berdampak pula memberikan multiplier effect kepada perkembangan ekonomi daerah tersebut,” ucap Gigih.
Gigih menegaskan, yang terpenting dibenahi adalah aspek teknis dulu. “Seperti bagaimana bisa mengirimkan BBM dengan memenuhi aspek-aspek HSSE. Karena kita kan men-deliver barang yang berbahaya, tidak serta merta bisa diambilpindahkan,” pungkas Gigih.•Starfy