Pertamina Terima Mandat BBM PSO 2013
Pertamina sebagai perusahaan energi utama di Indonesia tetap mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dalam penyaluran BBM tertentu atau BBM Public Service Obligation (PSO) dengan porsi terbesar, yaitu sekitar 45.01 juta kiloliter (KL) untuk tahun 2013.
Jakarta – “Melalui sidang BPH Migas, diputuskan tiga badan usaha yang dapat melakukan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu pada tahun 2013. Yaitu, PT Pertamina (Persero) dengan kuota 45.010.000 KL, PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk sebesar 267.892 KL, dan PT Surya Parna Niaga sejumlah 119.150 KL. Sedangkan cadangan volume sebesar 612.958 KL,” jelas Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng, dalam sambutannya di acara penyerahan Surat Keputusan Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM PSO 2013, di kantor BPH Migas, Kamis (27/12).
Dalam menyalurkan BBM bersubsidi tersebut, ketiga badan usaha diwajibkan menyediakan sistem teknologi informasi terpadu yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran untuk setiap konsumen secara online sehingga bisa diakses dan diterima oleh Badan Pengatur. Mereka juga diharuskan melengkapi BBM jenis Premium (Migas 88) dan jenis Minyak Solar (Gas Oil) dengan teknologi penanda secara bertahap.
Masih dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengajak semua pihak, termasuk Pertamina yang mendapatkan porsi paling besar agar mengawal pendistribusian sehingga dapat berjalan dengan baik. “Bagaimana caranya bekerja mulai 1 Januari 2013 mengawal 46 Juta KL, harus cukup sampai dengan 31 Desember 2013. BPH Migas memang ujung tombaknya tapi ada pasukan perusahaan lainnya. Pertamina mengawal 45 juta KL, jadi AKR 0,3% dan SPN 0,6% semuanya sekitar 1% dan yang 99% Pertamina. Mari kita pastikan itu terkawal dengan baik,” kata Jero.
Menurutnya, selama ini BBM subsidi masih belum tepat sasaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, 77 persen subsidi jatuh ke tangan orang menengah dan kaya.
“Terpaksa saya harus mengatakan masa tidak malu negaranya lagi kesulitan, subsidi BBM-nya terlalu besar. Akibatnya, pembangunan di bidang lain seperti kesehatan dan infrastruktur lainnya terhambat karena kurang dananya yang tersedot untuk subsidi BBM,” tegas Jero.
Hadir pula dalam acara tersebut Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Ia menegaskan mandat yang diterima Pertamina ini sebagai tantangan untuk membantu masyarakat dan pemerintah. “Kami akan melaksanakan mandat ini sebaik-baiknya. Karena kami diminta juga untuk menjaga agar kuota yang diberikan harus cukup selama satu tahun. Ini menjadi tantangan bagi kami,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap kerja sama seluruh pihak termasuk masyarakat agar bersikap bijak. “Kami juga menyediakan BBM non PSO agar bisa dikonsumsi masyarakat menengah atas. Termasuk membantu pemerintah menyosialisasikan peruntukan BBM PSO agar beban pemerintah pun overload,”ujar Karen ditemui setelah acara.