JAKARTA – Bentuk kesepakatan tersebut ditandatangani secara langsung oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Marsetio MM, di Gedung Utama, Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/10).
Kesepakatan ini dilaksanakan dalam rangka mengikat perpanjangan waktu bagi TNI AL untuk menyelesaikan proses pengajuan pengalihan aset sarana dan prasarana milik Pertamina kepada Kementerian Keuangan cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) secara transaksional. Sehingga, masa pinjam pakai yang awalnya berjangka 5 tahun diubah menjadi 10 tahun, terhitung dari 26 Mei 2009 hingga 25 Mei 2019.
Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyampaikan aset sarana dan prasarana milik Pertamina di Pangkalan Brandan merupakan obyek vital negara. Dimana kawasan, bangunan, dan usaha tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan juga sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.Sementara TNI AL memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini peran menjaga keamanan dalam negeri khususnya pengamanan obyek vital Maritim Nasional di wilayah Indonesia Bagian Barat. Di sinilah sinergisitas kedua belah pihak. Demi terlaksana tugas dan fungsinya, maka dari itu TNI AL membutuhkan keberadaan markas komando sebagai salah satu fasilitas pendukung dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia.
“Saya berharap dengan adanya kerja sama antara Pertamina dengan TNI AL ke depan, dapat terus terbina secara harmonis dan sinergis. Khususnya pengamanan aset-aset serta sarana dan prasarana migas nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena sebagian infrastrukturnya juga berada di wilayah laut dan perairan Indonesia,” papar Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Marsetio MM, menyatakan dengan adanya Markas Komando TNI AL ini diharapkan mampu menjadi penyangga bagi pengamanan di Aceh. Karena menurutnya, Pangkalan Brandan ini terletak pada posisi yang strategis yang kerap dilalui oleh jalan raya lintas Sumatera dan merupakan pintu gerbang Provinsi Sumatera Utara yang relatif dari Aceh.
Sehingga, kata Marsetio, sebagai salah satu ladang minyak tertua di Indonesia, situasi di wilayah tersebut sangat dinamis ditambah karakternya yang membutuhkan atensi khusus bagi TNI AL untuk menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia. “Maka dari itu, mudah-mudahan melalui kerangka kerja sama antara Pertamina dan TNI AL ini bisa berjalan dengan baik,” tutup Marsetio. Acara tersebut juga dihadiri Direktur Umum Pertamina, Luhur Budi Djatmiko dan Corporate Secretary Pertamina, Nursatyo Argo.•DSU