Jakarta – Reformasi birokrasi dinilai menjadi salah satu kunci utama bagi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam siaran pers yang diadakan pada Jumat, 15 Mei 2015 bersama Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) di Jakarta, Direktur Utama Pertamina Training & Consulting (PTC) Tengku Badarsyah mengatakan, reformasi birokrasi bisa diwujudkan melalui pembangunan kualitas SDM, termasuk revolusi mental dan Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi.
“Revolusi mental dan Nawacita untuk mewujudkan birokrasi berkelas global yang efisien dan melayani rakyat menjadi perhatian utama masyarakat internasional, termasuk investor,” katanya.
Sebagai institusi pengembangan SDM, tutur Badarsyah, PTC mendukung upaya pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dalam mentransformasi birokrasi menjadi berkelas global.
Badarsyah mengatakan untuk mempercepat transformasi tersebut, PTC mendukung forum “Kerja Sama Internasional dalam Pembangunan SDM Profesional” yang digelar pada Juni 2015. Forum itu juga didukung oleh lembaga donor, Ikatan SDM Profesional (ISPI), praktisi SDM dan konsultan. Pihaknya telah menyampaikan rencana penyelenggaraan forum itu kepada Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi, pada Kamis (13/5).
Sementara Direktur Marketing PTC Unggul Putranto mengatakan, forum itu akan dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi sekaligus sebagai pembicara utama, pakar SDM Ivan Taufiza, perwakilan dari lembaga donor, dan konsultan SDM.
Menurut Harlan Sumarsono, anggota Tim Ahli Menpan dan RB mengatakan, SDM adalah masalah terbesar bangsa saat ini, khususnya di bidang industri, pendidikan dan kesehatan.
Mengingat kompleksitas masalah, ujar Harlan, banyak yang bertanya dari mana mengawali pembangunan SDM Indonesia. Dia mengatakan aparatur negara menjadi titik perhatian sebab dari situlah berawal seluruh kebijakan strategis pembangunan SDM secara keseluruhan.
“Dengan kata lain, jika kualitas SDM aparatur baik, maka baik kualitas kebijakan yang dikeluarkan tentu akan baik pula,” ujar Harlan.•PTC