Sekjen KPK Benchmark ke Pertamina
JAKARTA - Bertempat di Executive Lounge, Jumat (29/5) Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo menerima kunjungan Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Himawan Adinegoro. Nursatyo Argo didampingi VP Corporate Communication Wianda Pusponegoro, VP QSKM Faisal Yusra, dan Manager Application Development Solution Lukman Sjaifullah. Sementara Sekjen KPK Himawan di dampingi sejumlah stafnya.
Dalam sambutannya, Nursatyo Argo mengakui perbedaan antara Pertamina yang merupakan korporasi dan KPK yang merupakan institusi negara dalam penegakan hukum. Namun ada sisi-ssi yang sama yang mungkin bisa dikembangkan, misalnya bagaimana pengelolaan komunikasi dan media internal. Begitu pula dengan pengelolaan Knowledge Management (Komet) di Pertamina. “Ini memang zaman keterbukaan, dimana sesuatu itu cepat berubah, sementara banyak hal yang juga harus kita proteksi. Ini terus kami kembangkan dan upayakan supaya informasi baik untuk internal maupun eksternal bisa terukur,” kata Nursatyo. “Harapannya tidak banyak kebocoran data atau informasi yang keluar.”
Hal yang harus dipahami, menurut Nursatyo adalah persoalan yang dihadapi Pertamina dan KPK sama, yaitu tingkat politisasinya yang tinggi. Sebagai contoh, ada ratusan berita tentang Pertamina setiap hari yang bisa menjadi isu, seperti isu harga BBM.
Sementara Himawan Adinegoro usai acara mengatakan bahwa kunjungan ini khusus mencari masukan di bidang komunikasi, IT dan knowledge sharing. Ia berharap semua best pratices yang telah diterapkan di Pertamina bisa dipelajari untuk diterapkan di KPK.
Dalam acara studi banding tersebut, VP Corporate Communication Wianda Pusponegoro menjelaskan bagaimana mengelola komunikasi dengan para stakeholders, termasuk melalui saluran atau jenis-jenis media yang dimanfaatkan. Sementara Manager Application Development Solution Lukman Sjaifullah memaparkan peran pent ing Corporate Shared Service (CSS) untuk mendukung bisnis Pertamina. Sedangkan VP QSKM Faisal Yusra menuturkan pentingnya Knowledge Management (Komet) agar tidak terjadi kesenjangan akibat para pegawai dan pejabat pergi tanpa meninggalkan warisan ilmu dan pengalaman kepada generasi berikutnya.•URIP