Selaraskan Langkah Menuju Indonesia Emas 2045, Pertamina Dapatkan Pembekalan dari Bappenas

JAKARTA -- Indonesia bercita-cita menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju, sehingga dapat keluar dari Middle Income Trap (MIT) menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif, melalui 3 area perubahan, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Untuk lebih memahami upaya yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut dalam transformasi ekonomi, top manajemen Pertamina Group mendapatkan pemaparan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) di Grha Pertamina, Jakarta, pada Kamis, 27 Mei 2024. Hadir dalam acara tersebut Direksi Pertamina, Subholding, anak perusahaan serta afiliasinya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan, Pemerintah sudah meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk 20 tahun ke depan sekaligus sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 5 tahun mendatang. Sementara itu, saat ini Pertamina sedang menyelesaikan proses finalisasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

"Sebagai Badan Usaha Milik Negara, sudah seharusnya Pertamina perlu menyelaraskan langkah untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembangunan nasional ke depan. Untuk itu, kita perlu mendapatkan insight dari Bappenas agar pengembangan bisnis perusahaan sesuai dengan peran peran Pertamina sebagai BUMN," tuturnya.

Terkait dengan hal itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar menjelaskan, target Indonesia Emas 2045 untuk pertumbuhan PDB lebih dari 5%, bukan hanya dibutuhkan reformasi tapi transformasi di berbagai sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menyontohkan, salah satu landasan penting untuk menjadi negara maju adalah prioritas pembangunan di sektor industri. Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan, Pemerintah akan memaksimalkan penguatan industri dasar, khususnya kimia dan baja. Amalia menegaskan, industri kimia akan menjadi backbone industrialisasi di Indonesia.

"Di sektor Migas, Indonesia perlu penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Salah satunya, pengembangan bisnis gas yang memiliki potensi besar dalam penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi," tuturnya.

Menurut Amalia, Pemerintah mengharapkan 2 hal dari Pertamina sebagai holding BUMN Migas. Pertama, mendorong Pertamina untuk berperan aktif dalam transformasi ekonomi melalui industrialisasi, ekonomi hijau, dan integrasi ekonomi domestik. Kedua, menjaga ketahanan energi nasional.

"Itulah sebabnya, Pertamina perlu menyampaikan proyek prioritas untuk jangka menengah agar selaras dengan rencana Pemerintah. Kami mengharapkan peran aktif Pertamina untuk memberikan masukan bisnis EBT terutama dari sisi komersialisasi dengan tetap mempertimbangkan ketahanan energi serta tujuan meningkatkan bauran energi bersih," pungkasnya.*AP/RO