Tingkatkan Reputasi Lewat Transparansi dan Akuntabilitas
Jakarta– Kondisi krisis harga minyak dunia saat ini dimanfaatkan oleh Direktorat Hulu untuk fokus membenahi rantai proses bisnis di lingkungan internal, terutama terkait dengan peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM, langkah-langkah efisiensi, inovasi, serta penerapan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan produksi. Untuk itu, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 – 4 November 2016, Direktorat Hulu menyelenggarakan pelatihan Assessment Quantity dan Monitoring Pelaporan Operasi Produksi di Hotel Atria Gading Serpong, Tangerang. Workshop tersebut diadakan sebagai bukti komitmen Direktorat Hulu dalam mewujudkan visi world class company yang terdepan dalam hal operation excellence. “Atas alasan tersebut, Pertamina mengambil langkah maju untuk menjadi pioneer, baik dalam implementasi Sistem Operasi Terpadu (SOT) maupun Flow Quantity Assurance,” ucap Meidawati, Senior Vice President Upstream Strategic Planning & Operation Evaluation (USPOE) di depan peserta workshop tersebut.
Lebih lanjut Meida (demikian dia karib disapa) menjelaskan, jajaran manajemen Direktorat Hulu sangat mengapresiasi pelatihan ini dan mengharapkan kepada seluruh peserta, baik dari Direktorat Hulu maupun Anak Perusahaan Hulu (APH) supaya selalu menjaga semangat dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan visi besar Pertamina ke depan. Selain itu, para peserta juga diharapkan menjadi agen perubahan yang berada di garda terdepan perjuangan Pertamina menjadi perusahaan dengan reputasi kelas dunia
Menurut Meida dalam kondisi harga minyak yang sedang turbulen seperti sekarang, insan pekerja di lingkup bisnis Hulu menghadapi tugas berat. Namun, seberat apapun beban akan terlewati ketika ditangani dengan proper dan bersama-sama. “Kita bersyukur, melalui pelatihan ini, kita belajar bagaimana cara menghitung produksi dengan akurat dan benar. Lewat workshop, juga kita mengenal bahwa KPK bukan suatu institusi yang menakutkan, sejauh apa yang kita lakukan sesuai prosedur, transparan, dan akuntabel,” imbuh Meida.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Direktur Pendaftaran dan Pemerikasaan LHKPN KPK, Cahya Hardianto Harefa mengatakan, KPK mengharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dalam mengelola kekayaan negara yang diamanatkan kepada Pertamina. Hal tersebut, menjadi semakin penting terutama dalam kondisi industri migas seperti sekarang ini. “Mengingat produksi migas kita tidak lagi seperti dulu, hargapun mengalami tekanan dari pasar. Maka, setiap barel yang kita produksikan harus dapat kita pertanggungjawabkan,”tegas Cahya. Lanjutnya, bersamaan dengan itu, negara melalui SKK Migas dan KPK berinisiatif untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas operasi produksi hulu migas, tidak hanya di lingkungan Pertamina, tapi di seluruh KKKS yang beroperasi di Indonesia.
Cahya mengatakan, pelatihan ini merupakan suatu langkah awal dari inisiatif besar untuk dapat terus melakukan perbaikan, khususnya di area operasi produksi hulu. Melalui materi yang diajarkan dalam empat hari pelatihan, selanjutnya dilaksanakan kegiatan peer assessment di lapangan. Tujuannya untuk mengidentifikasi room for improvement dan memformulasikan rekomendasi yang tepat secara efisien. Peer Assessment dilakukan pada 13 - 30 November 2016. Aktivitas ini, diakhiri dengan pelaporan final hasil assessment tersebut dari KPK kepada Pertamina. Kemudian, rekomendasi akan segera diimplementasikan secara aktual di lapangan. Dengan demikian, manfaat dari program ini, benar-benar nyata memberikan kontribusi bagi perusahaan dan negara.•DIT.HULU