Executive General Manager Freddy Anwar memberikan sambutan pembukaan pada acara “Peresmian 27 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga” yang diselenggarakan di Pontianak, Kalimantan pada Rabu (9/6/2021). (Foto Dok. PPN)
Wujudkan Pemerataan Energi Pertamina Resmikan 27 Titik BBM Satu Harga
PONTIANAK - Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga bersama Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas melakukan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita secara simbolis untuk peresmian 27 penyalur BBM Satu Harga. Acara ini dilakukan secara langsung di Kantor Integrated Terminal Pontianak sekaligus daring pada Rabu, 9 Juni 2021.
Fredi Anwar Executive General Manager Regional Pertamina Kalimantan mengatakan kali ini Pontianak menjadi tuan rumah untuk peresmian 27 penyalur BBM Satu Harga.
“Ini merupakan komitmen kami, dengan target 500 lembaga penyalur BBM Satu Harga pada 2024 mendatang. Ini juga merupakan amanat dari negara agar masyarakat 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) bisa merasakan BBM yang harganya sama dengan di kota besar,” jelas Fredi saat sambutan pada acara tersebut.
Adanya BBM Satu Harga membuktikan bahwa negara hadir untuk masyarakat pelosok, hingga perbatasan. “Ini membuktikan bahwa negara hadir memberikan keadilan sebagaimana Pancasila Sila Kelima,” tambahnya.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan peresmian ini tidak berhenti sampai sini. Namun masih harus melakukan pengawasan berlanjut yang dilakukan oleh semua pihak agar BBM Satu Harga ini bisa dinikmati oleh yang benar-benar membutuhkan.
“Saya harapkan ini terus berlanjut dengan pengawasan oleh BPH Migas, Pertamina, kepolisian, TNI, dan masyarakat agar BBM Satu Harga bisa tepat sasaran, tepat volume dan tidak disalahgunakan,” katanya.
Selanjutnya Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan program BBM Satu Harga ini sebagai wujud pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di seluruh NKRI dimana pelaksanaannya diatur oleh BPH Migas.
“Jadi kamilah yang mengatur dan mengawasi, jangan sampai nanti BBM Satu Harga namanya, tapi hanya bisa 50% untuk yang membutuhkan, sedangkan 50% sisanya masuk ke industri atau ke pabrik sawit atau nanti ke macam-macam yang tidak tepat sasaran. Makanya di sini kita meminta Pertamina Pemda dan TNI/Polri bisa sama-sama mengawal supaya BBM subsidi seperti solar dan premium penugasan bisa tepat volume dan tepat sasaran,” tutupnya. *IDK/IN