ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION (EPC) PROJECT NEW EFFLUENT WATER TREATMENT PLANT (EWTP) DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU VI BALONGAN

ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION (EPC) PROJECT NEW EFFLUENT WATER TREATMENT PLANT (EWTP) DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU VI BALONGAN

PENGUMUMAN PRA-KUALIFIKASI

No : Um-1075/E16440/2015

                         

PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT VI BALONGAN BERMAKSUD MELELANGKAN PEKERJAAN  :

 

ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION (EPC)

PROJECT NEW EFFLUENT WATER TREATMENT PLANT (EWTP)

DI PT PERTAMINA (PERSERO) RU VI BALONGAN

 

KUALIFIKASI                      : PERUSAHAAN BESAR (B), GRED 7

KLASIFIKASI                      : PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

KATEGORI CSMS             : HIGH RISK

                                   

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT  :

  1. PENYEDIA BARANG/JASA PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM DAPAT MENDAFTARKAN DIRI DENGAN MENYERAHKAN DOKUMEN YANG DISYARATKAN SEBAGAI BERIKUT :
  2. SURAT ASLI PERMOHONAN MENGIKUTI PELELANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN PERUSAHAAN ATAU DIREKSI YANG NAMANYA TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR YANG MASIH BERLAKU ATAU YANG DIBERI KUASA/PENUNJUKAN OLEH DIREKSI TERSEBUT;
  3. COPY AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN, AKTA PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN SELURUH AKTA PERUBAHAN SETELAH AKTA PENYESUAIAN TERSEBUT TERMASUK AKTA PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS YANG MASIH BERLAKU BERIKUT SK PENGESAHAN DAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN/PELAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DARI MENTERI HUKUM DAN HAM ;
  4. COMPANY PROFILE PERUSAHAAN;
  5. COPY SERTIFIKAT BADAN USAHA TERINTEGRASI YANG TERDAFTAR DAN DITERBITKAN OLEH LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI YANG MASIH BERLAKU;
  6. COPY SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK) YANG MASIH BERLAKU UNTUK PERUSAHAAN NASIONAL;
  7. COPY LAPORAN KEUANGAN (NERACA PERUSAHAAN) MINIMAL PER AKHIR DESEMBER TAHUN 2013, YANG TELAH DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK DENGAN NILAI NERACA BERSIH KEUANGAN MINIMAL Rp. 10.000.000.000 (SEPULUH MILYAR RUPIAH) ATAU BPKP UNTUK BUMN, DAN ADA OPINI PUBLIK; DAN COPY LAPORAN KEUANGAN PER DESEMBER TAHUN 2014 (UNAUDITED) DENGAN NILAI NERACA BERSIH KEUANGAN MINIMAL Rp. 10.000.000.000 (SEPULUH MILYAR RUPIAH);
  8. SUSUNAN PENGURUS DAN PEMILIK MODAL YANG DIBUAT DALAM KOP PERUSAHAAN ASLI;
  9. COPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PENGURUS PERUSAHAAN;
  10. ASLI PAKTA INTEGRITAS (LETTER OF UNDERTAKING) YANG DITANDA TANGANI DIATAS MATERAI;
  11. ASLI SURAT PERNYATAAN DIATAS MATERAI BAHWA :
    1. PERUSAHAAN TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA BAIK DI PENGADILAN MAUPUN ARBITRASE DENGAN PT. PERTAMINA (PERSERO);
    2. TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK DINYATAKAN DALAM KONDISI BANGKRUT/PAILIT, KEGIATAN USAHANYA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN, DAN/ATAU DIREKSI YANG BERWENANG MENANDATANGANI KONTRAK ATAU KUASANYA TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN (SANKSI) PIDANA;
    3. DIREKSI YANG BERWENANG MENANDATANGANI KONTRAK ATAU KUASANYA BELUM PERNAH DIHUKUM BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN ATAS TINDAKAN YANG BERKAITAN DENGAN KONDITE PROFESIONAL PERUSAHAAN ATAU PROFESIONAL PERORANGAN UNTUK BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA;
    4. BAHWA DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN ADALAH BENAR DAN APABILA DI KEMUDIAN HARI PERNYATAAN TERSEBUT TIDAK BENAR MAKA AKAN DIKENAKAN SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU;
    5. TIDAK TERMASUK DALAM KELOMPOK YANG SEDANG MENJALANI SANKSI TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGIKUTI KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI PT PERTAMINA (PERSERO);
    6. TIDAK TERMASUK DALAM KELOMPOK PENYEDIA BARANG/JASA YANG KEPEMILIKAN MODALNYA MAYORITAS DIMILIKI OLEH ORANG/PEMILIK YANG SAMA UNTUK MENGIKUTI SUATU PROSES PENGADAAN YANG SAMA;
    7. TIDAK MEMILIKI AFILIASI YAITU HUBUNGAN ANTARA 2 (DUA) ATAU LEBIH PENYEDIA BARANG/JASA DIMANA TERDAPAT 1 (SATU) ATAU LEBIH DARI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS/PEMILIK MODAL MAYORITAS, ANGGOTA DIREKSI ATAU KOMISARIS YANG SAMA UNTUK MENGIKUTI SATU PROSES PENGADAAN YANG SAMA; 
    8. MEMILIKI FASILITAS, PERALATAN, DAN TENAGA AHLI SPESIALIS YANG DIBUTUHKAN DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN INI;
    9. COPY LAPORAN KEUANGAN (NERACA PERUSAHAAN) MINIMAL PER AKHIR DESEMBER TAHUN 2013, YANG TELAH DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK ATAU BPKP UNTUK BUMN, DAN ADA OPINI PUBLIK;
    10. COPY NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP), SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (SPPKP) DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN PAJAK TAHUN TERAKHIR, YAITU  TAHUN 2013 (PPh PASAL 21 DAN PPh BADAN) BERUPA SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) DAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) (PASAL 5 DAN 29);
    11. MEMILIKI REKAMAN REKENING KORAN 2 (DUA) BULAN TERAKHIR (AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2015) YANG SETIAP AKHIR BULANNYA MENCERMINKAN SALDO MINIMAL SEBESAR RP. 10.000.000.000,00 (SEPULUH MILYAR RUPIAH). 

BAGI PERUSAHAAN YANG MEMILIKI SALDO YANG SETIAP BULANNYA KURANG DARI RP. 10.000.000.000,00 (SEPULUH MILYAR RUPIAH) NAMUN MASIH DIATAS RP. 5.000.000.000,00 (LIMA MILYAR RUPIAH) DAPAT MENDAFTAR DENGAN DILENGKAPI SURAT DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK UMUM YANG DITUJUKAN KHUSUS UNTUK PEKERJAAN INI MINIMAL SEBESAR RP. 10.000.000.000,00 (SEPULUH MILYAR RUPIAH).

  1. MEMILIKI KEMAMPUAN, PENGALAMAN SERTA REPUTASI YANG BAIK YANG DIATUR SEBAGAI BERIKUT:
    1. MEMILIKI KEMAMPUAN, PENGALAMAN SERTA REPUTASI YANG BAIK DALAM PROYEK EPC TERINTEGRASI PEMBANGUNAN, KONSTRUKSI, REVAMP, ATAU MODIFIKASI PERALATAN DI LINGKUNGAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI DAN PETROKIMIA DENGAN MINIMAL NILAI KONTRAK SEBESAR RP. 100.000.000.000 (SERATUS MILYAR RUPIAH) PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI DALAM 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR YANG DIBUKTIKAN DENGAN COPY CONTRACT ATAU BERKAS BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN ATAU CERTIFICATE OF COMPLETION;
    2. MEMILIKI KEMAMPUAN, PENGALAMAN SERTA REPUTASI YANG BAIK DALAM PEKERJAAN DESIGN DAN/ATAU KONSTRUKSI PEMBANGUNAN EFFLUENT WATER TREATMENT PLANT DI LINGKUNGAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PETROKIMIA PALING SEDIKIT 2 (DUA) KALI

DALAM 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR YANG DIBUKTIKAN DENGAN COPY CONTRACT ATAU BERKAS BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN ATAU CERTIFICATE OF COMPLETION;

  • APABILA PERUSAHAAN PESERTA TIDAK DAPAT MEMENUHI PERSYARATAN ‘a’ DAN ‘b’ DIATAS SEKALIGUS, MAKA PERUSAHAAN HARUS BERKONSORSIUM DI MANA MASING-MASING MEMILIKI SATU DARI PERSYARATAN TERSEBUT DAN SALING MELENGKAPI. KEDUA PERUSAHAAN TERSEBUT HARUS MELAMPIRKAN ASLI  SURAT PERJANJIAN/LOI/MOU KONSORSIUM UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN INI DENGAN KETENTUAN :
  • DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK KONSORSIUM YANG BERWENANG SESUAI KETENTUAN ANGGARAN DASAR MASING-MASING PIHAK KONSORSIUM;
  • MENCANTUMKAN PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA KONSORSIUM DIDALAM PEKERJAAN TERSEBUT
  • MENCANTUMKAN PERSENTASE KEMITRAAN;
  • MENUNJUK/MENETAPKAN SALAH SATU PIHAK KONSORSIUM UNTUK MEWAKILI KONSORSIUM SEBAGAI PIMPINAN/LEAD FIRM.;
  • MENCANTUMKAN KLASUL BAHWA TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMBUBARKAN KONSORSIUM ATAU MENGGANTI ANGGOTA KONSORSIUM SAMPAI PROYEK INI SELESAI;
  • JUMLAH ANGGOTA KONSORSIUM MAKSIMUM DUA PERUSAHAAN;
  • MENCANTUMKAN KLASULA KESEPAKATAN BAHWA PARA PIHAK KONSORSIUM TIDAK AKAN MELIBATKAN PERTAMINA JIKA TERJADI PERSELISIHAN/SENGKETA DIANTARA PARA ANGGOTA KONSORSIUM.
  1. ANGGOTA KONSORSIUM HARUS MENYERAHKAN DOKUMEN SEBAGAIMANA DIPERSYARATKAN DALAM POINT NOMOR 2 S/D 12, 14 DAN 15.
  2. MENYAMPAIKAN COPY SERTIFIKAT MANAJEMEN MUTU ISO 9001, MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA OHSAS 18001, DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001 YANG MASIH BERLAKU.
  3. MENYAMPAIKAN SERTIFIKATCONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS) KATEGORIHIGH RISK DI LINGKUNGAN PT. PERTAMINA (PERSERO) ATAU BAGI YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT DAPAT MENGAMBIL FORMULIR PRAKUALIFIKASI CSMS PADA SAAT PENDAFTARAN DAN 5 HARI KEMUDIAN MENYERAHKAN DATA KEMAMPUANSAFETY MANAGEMENT DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI MELIPUTIHSE POLICY, HSE OBJECTIVE, HSE STATISTIC 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR, ORGANISASISAFETY DANHSE PROCEDURE, SELANJUTNYA PERUSAHAAN AKAN DIAUDIT MELALUI PROGRAM CSMS YANG MELIPUTI PENILAIAN RISIKO, PRAKUALIFIKASI, SELEKSI, PRA PELAKSANAAN PEKERJAAN, PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN EVALUASI AKHIR PEKERJAAN.
    1. UNTUK PERUSAHAAN DARI LUAR NEGERI YANG MENDAFTAR ATAU MENJADI ANGGOTA KONSORSIUM MENYERAHKAN DOKUMEN DAN MEMILIKI PERSYARATAN YANG PADA PRINSIPNYA SAMA DENGAN PERSYARATAN PENDAFTAR PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM INDONESIA. UNTUK PERSYARATAN LEGALITAS DOKUMEN YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA DIGANTIKAN OLEH DOKUMEN HUKUM SEJENIS YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH NEGARA ASAL (ARTICLE OF ASSOCIATION, TAX REGISTRATION NUMBER / TAX ID, BUSINESS LICENCE, COMPANY REGISTRATION) DAN DOKUMEN PENUNJUKAN PERUSAHAAN KEPADA PIHAK YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT – SURAT YANG DIPERLUKAN DALAM PELELANGAN DAN PEKERJAAN / PROYEK INI. APABILA DOKUMEN -  DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DALAM BAHASA INGGRIS MAKA WAJIB DILENGKAPI DENGAN TERJEMAHAN DARI PENERJEMAH TERSUMPAH[MAM1] [MAM2] .

 

  • PENDAFTARAN DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN HARUS DILAKUKAN OLEH PIMPINAN PERUSAHAAN ATAU YANG MEWAKILI DENGAN MEMBAWA SURAT KUASA DARI PIMPINAN PERUSAHAAN/DIREKSI;
  •  
  • PESERTA YANG AKAN DIUNDANG MENGIKUTI PELELANGAN ADALAH PESERTA YANG TELAH LULUS PRAKUALIFIKASI DAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PENYEDIA JASA TERSELEKSI UNTUK DIUNDANG;
  •  
  • PELAKSANAAN PELELANGAN MERUJUK PADA KETENTUAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DIDALAM SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. PERTAMINA (PERSERO) NO. KPTS-43/C00000/2015-S0 TANGGAL 08 OKTOBER 2015;
  •  
  • PENDAFTARAN CALON PESERTA PRAKUALIFIKASI AKAN DILAKSANAKAN PADA :

 

HARI / TANGGAL           : SENIN, 16 NOPEMBER 2015 S/D. JUMAT, 20 NOPEMBER 2015
WAKTU              : 08.00 S/D 15.00  WIB.
TEMPAT     : CONTRACT OFFICE SECTION / PROCUREMENT

  GEDUNG FIELD OFFICE PT PERTAMINA (PERSERO) RU VI JL. RAYA BALONGAN KM. 9 –       
  INDRAMAYU – JAWA BARAT - INDONESIA

 

  • BAGI PESERTA YANG LULUS PRAKUALIFIKASI,TEMPAT DAN TANGGAL PENGAMBILAN DOKUMEN PELELANGAN, RAPAT PENJELASAN DAN PEMASUKAN / PEMBUKAAN SURAT PENAWARANAKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

 

                                                                                                                       

                                                                                                                        DIKELUARKAN DI BALONGAN

                                                                                                                                                                                    PADA TANGGAL 11 NOPEMBER 2015

                                                                                                                                                                                    KETUA PANITIA PELELANGAN PENGADAAN JASA

 


 

Share this post