RENOVASI GEDUNG HSE BAGIAN BELAKANG

1. ASLI SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI PELELANGAN INI YANG DITANDA TANGANI OLEH PIMPINAN / DIREKTUR UTAMA / DIREKTUR / PENERIMA KUASA DARI PIMPINAN / DIREKTUR UTAMA YANG NAMANYA TERCANTUM DALAM AKTA PENDIRIAN DAN/ATAU PERUBAHANNYA ATAU STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA (KHUSUS UNTUK LEMBAGA PEMERINTAH), ATAU KEPALA CABANG PENYEDIA BARANG / JASA YANG DIANGKAT OLEH KANTOR PUSAT;
2. COPY SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) PT PERTAMINA (PERSERO) SESUAI BIDANG DAN SUB BIDANG TERSEBUT DIATAS;
3. COPY AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN YANG TELAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, COPY AKTA PERUBAHAN TERAKHIR TENTANG SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN (DIREKSI & KOMISARIS)YANG MASIH BERLAKU, MASING-MASING DILENGKAPI DENGAN SK DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI;
4. COPY SERTIFIKAT BADAN USAHA SESUAI BIDANG / SUB BIDANG YANG MASIH BERLAKU YANG DIKELUARKAN OLEH ASOSIASI PERUSAHAAN/PROFESI;
5. COPY SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK) YANG MASIH BERLAKU;
6. MENYAMPAIKAN SERTIFIKAT CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS) YANG MASIH BERLAKU KATEGORI HIGH RISK DI LINGKUNGAN PERTAMINA ATAU BAGI YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT DAPAT MENGAMBIL FORMUIR PRAKUALIFIKASI CSMS PADA SAAT PENDAFTARAN DAN 5 (LIMA) HARI KEMUDIAN MENYERAHKAN DATA KEMAMPUAN SAFETY MANAGEMENT DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI MELIPUTI HSE POLICY, HSE OBJECTIVE, HSE STATISTIK2 TAHUN TERAKHIR, ORGANISASI SAFETY DAN HSE PROCEDURE, SELANJUTNYA PERUSAHAAN AKAN DIAUDIT MELALUI PROGRAM CSMS YANG MELIPUTI PENILAIAN RESIKO, PRAKULIFIKASI, SELEKSI, PRA PELAKSANAAN PEKERJAAN, PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN EVALUASI AKHIR PEKERJAAN
7. MEMILIKI PENGALAMAN PEKERJAAN SEJENIS DALAM 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR DENGAN NILAI KONTRAK MINIMAL SEBESAR RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) PER PEKERJAAN (BUKAN MERUPAKAN NILAI KUMULATIF DARI BEBERAPA KONTRAK) YANG DIBUKTIKAN DENGAN COPY KONTRAK DARI PEMBERI KERJA DILENGKAPI INFORMASI LOKASI, WAKTU, DAN NILAI PEKERJAAN.
8. MEMILIKI REKAMAN REKENING KORAN 3 (TIGA) BULAN TERAKHIR (JULI 2015, AGUSTUS 2015 DAN SEPTEMBER 2015) YANG SETIAP AKHIR  BULANNYA MENCERMINKAN / MEMILIKI SALDO MINIMAL  RP. 1.000.000.000,00 (SATU MILYAR RUPIAH); ATAU ASLI SURAT DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK UMUM MINIMAL SEBESAR RP. 1.000.000.000,00 (SATU MILYAR RUPIAH) YANG DITUJUKAN KHUSUS UNTUK PEKERJAAN INI;
9. COPY BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PPH BADAN TAHUN 2014 UNTUK WAJIB PAJAK DALAM NEGERI/BUT (BADAN USAHA TETAP) BERUPA SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) DAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) PPH BADAN TAHUN 2014.

1. ASLI SURAT PERMOHONAN MENGIKUTI PELELANGAN INI YANG DITANDA TANGANI OLEH PIMPINAN / DIREKTUR UTAMA / DIREKTUR / PENERIMA KUASA DARI PIMPINAN / DIREKTUR UTAMA YANG NAMANYA TERCANTUM DALAM AKTA PENDIRIAN DAN/ATAU PERUBAHANNYA ATAU STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA (KHUSUS UNTUK LEMBAGA PEMERINTAH), ATAU KEPALA CABANG PENYEDIA BARANG / JASA YANG DIANGKAT OLEH KANTOR PUSAT;
2. COPY AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN DAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN YANG TELAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, COPY AKTA PERUBAHAN TERAKHIR TENTANG SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN (DIREKSI & KOMISARIS)YANG MASIH BERLAKU, MASING-MASING DILENGKAPI DENGAN SK DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI;
3. ASLI REFERENSI BANK ;
4. SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP);
5. COPY LAPORAN KEUANGAN (NERACA PERUSAHAAN) MINIMAL PER AKHIR DESEMBER TAHUN 2013, YANG TELAH DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK ATAU BPKP UNTUK BUMN, DAN ADA OPINI AUDITOR, DAN COPY LAPORAN KEUANGAN PER DESEMBER TAHUN 2014 (UNAUDITED);
6. COPY NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (SPPKP);
7. PERSYARATAN YANG LAIN SAMA DENGAN  POINT 1). HURUF d  SAMPAI DENGAN HURUF i.

1. TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK PAILIT, KEGIATAN USAHANYA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN, DAN/ATAU DIREKSI YANG BERWENANG MENANDATANGANI KONTRAK ATAU KUASANYA TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN (SANKSI) PIDANA;
2. PERUSAHAAN TIDAK SEDANG DALAM SENGKETA BAIK DI PENGADILAN MAUPUN ARBITRASE DENGAN         PT. PERTAMINA (PERSERO);
3. DIREKSI YANG BERWENANG MENANDATANGANI KONTRAK ATAU KUASANYA BELUM PERNAH DIHUKUM BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN ATAS TINDAKAN YANG BERKAITAN DENGAN KONDITE PROFESIONAL PERUSAHAAN ATAU PROFESIONAL PERORANGAN UNTUK BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA;
4. BAHWA DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG SEDANG DIIKUTI ADALAH BENAR, DAN APABILA DI KEMUDIAN HARI PERNYATAAN TERSEBUT TIDAK BENAR MAKA AKAN DIKENAKAN SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU;
5. TIDAK TERMASUK DALAM KELOMPOK YANG SEDANG MENJALANI SANKSI TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGIKUTI KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI PT. PERTAMINA (PERSERO);
6. TIDAK TERMASUK DALAM KELOMPOK PENYEDIA BARANG/JASA YANG KEPEMILIKAN MODALNYA MAYORITAS DIMILIKI OLEH ORANG/PEMILIK YANG SAMA UNTUK MENGIKUTI SUATU PROSES PENGADAAN YANG SAMA;
7. TIDAK MEMILIKI AFILIASI YAITU HUBUNGAN ANTARA 2 (DUA) ATAU LEBIH PENYEDIA BARANG/JASA DIMANA TERDAPAT 1 (SATU) ATAU LEBIH DARI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS/PEMILIK MODAL MAYORITAS, ANGGOTA DIREKSI ATAU KOMISARIS YANG SAMA UNTUK MENGIKUTI SATU PROSES PENGADAAN YANG SAMA.

PT PERTAMINA (PERSERO) RU VI JL. RAYA BALONGAN – INDRAMAYU TELP. (0234) 5256757