KEBIJAKAN VETTING KAPAL DAN ASSESSMENT OIL TERMINA

KEBIJAKAN VETTING KAPAL DAN ASSESSMENT OIL TERMINAL

Sebagai bagian dari kewajiban perusahaan dan sejalan dengan :

1. Visi perusahaan untuk menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia;
2. Kewajiban perusahaan untuk memenuhi semua persyaratan nasional, internasional dan industri maritim yang terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan perlindungan lingkungan;
3. Usaha untuk mencegah kerugian-kerugian akibat kejadian yang disebabkan oleh kapal-kapal tanker maupun terminal-terminal khusus minyak (oil terminal) yang tidak memenuhi persyaratan nasional maupun internasional mengenai keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan perlindungan lingkungan, maka PERTAMINA menetapkan dan memberlakukan,
   1. Vetting;
      Untuk semua kapal milik mapun charter yang dioperasikan oleh perusahaan dan/atau semua kapal tanker yang akan menggunakan sarana terminal khusus minyak milik perusahaan, dan
   2. Assessment;
      Untuk seluruh terminal khusus minyak yang dimiliki dan/atau dikelola oleh perusahaan.

Sebagai acuan utama pelakasanaan Vetting adalah OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) – SIRE (Ship Inspection Report) – VIQ (Vessel Inspection Questionnaire) dan acuan utama pelaksanaan Assessment adalah OCIMF – MTBCAQ (Marine Terminal Baseline Crriterian and Assessment Questionnaire).

Perusahaan menetapkan:

1. Manajer Safety Management Representative (SMR) – Shipping, Direktorat Logistic Supply Chain & Infrastructure sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan Vetting kapal, dan
2. Manager Port Management & Regulation (PMR) – Marine, Direktorat Logistic Supply Chain & Infrastructure sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan Terminal Assessment.

Untuk memantau pemenuhan kebijakan Vetting dan Assessment ini, akan dilakukan secara berkala dan didokumentasikan melalui suatu sistem manajemen mutu perusahaan yang terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan perlindungan lingkungan.

Dengan ditetapkan kebijakan ini, maka pegawai seluruh fungsi yang terkait dengan kebijakan ini harus dapat memahami dan melaksanakan serta mematuhinya.

Jakarta, 5 April 2019
Direktur Utama

Nicke Widyawati