REFERENSI HUKUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Undang-Undang RI No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
2	Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
3	Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4	Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5	Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
6	Undang-Undang RI No.Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7	Peraturan Pemerintah RI No.61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8	Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
9	Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
10	Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
11	Pedoman Administrasi Terpadu Pertamina (PATP) Manajemen Korespondensi No. A001/G30500/2018-S9 atau perubahannya
12	Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik No. A-002/N00000/2013-S9
13	Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No.Kpts–20/C00000/2019-S0 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi Publik Pertamina