Energy Sustainability & Climate Task Force Stakeholder Consultation
Pertamina Dukung Implementasi Kebijakan Transisi Energi Tepat dan Terukur bagi Entitas Bisnis
JAKARTA - Tak dapat dipungkiri, pandemi COVID-19 membuat transisi energi secara global terjadi lebih cepat dari yang ditargetkan. Pencapaian net zero emission pun menjadi sebuah keniscayaan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dalam kegiatan Energy Sustainability & Climate Task Force Stakeholder Consultation di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa, 28 Desember 2021.
Untuk menyikapi hal tersebut, menurut Nicke, Indonesia telah memiliki grand energy strategy yang sudah menargetkan penurunan karbon emisi sebesar 29 persen pada 2030 dan net zero carbon emission pada 2060.
“Kita sebagai pelaku usaha yang melakukan bisnis energy di Indonesia tentu harus juga melakukan langkah yang sama untuk mensupport target pemerintah,” ujarnya.
Untuk itu, Task Force Energy, Sustainability & Climate The Business (B20) - Indonesia 2022 yang diketuai oleh Nicke dan merupakan outreach group dari G20 yang mewakili komunitas bisnis internasional mengadakan kegiatan Energy Sustainability & Climate Task Force Stakeholder Consultation.
Nicke berharap Forum B20 ini dapat menerjemahkan semua target pemerintah dan merekomendasikan kebijakan agar transisi energi bisa berjalan secara tepat dan terukur. Sektor swasta harus ikut berperan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian yang kuat, berkelanjutan, dan berkembang.
“Dalam melaksanakan tugas, kami membutuhkan input dari stakeholder terkait agar dapat menyelaraskan fokus permasalahan dalam Energy, Sustainability & Climate pada Plenary Discussion The Business 20 (B20),” katanya.
Dalam acara tersebut terdapat 3 topik utama yang dibahas, yaitu Accelerate The Transition to Sustainable Energy Use, Ensure a Just and Orderly Transition, dan Addresing Energy Poverty. Forum ini diikuti peserta yang berasal dari Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kemenko Marves, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan, BKPM, Bappenas, serta Dewan Energi Nasional (DEN).
Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana diskusi dan pemberian masukan terhadap kebijakan-kebijakan terkait sehingga bisa mendapatkan alignment untuk langkah selanjutnya agar semua regulasi sejalan dengan kebutuhan entitas bisnis.
Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto memberikan apresiasi atas berlangsungnya kegiatan ini. “Menurut saya bagus sekali. Ada dua hal utama yang harus diperhatikan agar suatu negara bisa dikatakan memiliki ketahanan energi, yaitu membangun infrastruktur sebagai bagian dari aspek accesibility dan pengembangan energi baru dan terbarukan. Dengan demikian, net zero emission bisa lebih cepat tercapai. Untuk itu, dukungan semua pihak sangat diperlukan, tidak hanya dari pemerintah tapi juga peran serta masyarakat,” tutur Djoko.
Hal senada disampaikan oleh Staf Ahli Perencanaan Strategis Kementeian ESDM, Yudo Dwinanda Priaadi. Ia menegaskan, ada isu nasional dan global yang saat ini diusung mulai dari energy security, smart and green energy technology, serta aspek financing.
“3 isu global maupun nasional yang saat ini menjadi perhatian, yang pertama adalah Energy Security. Kedua adalah Smart and Green Energy Technology Scale Up Issue tentang bagaimana kita mengintegrasikan renewables dalam sistem agar kita lebih adaftif.
Ketiga, aspek financing bahwa beberapa proyek yang kita miliki juga membutuhkan pendanaan yang besar,” ujar Yudo.
Sementara itu Ketua Dewan Pengurus KADIN, Advisor B20 Indonesia, Arsyad Rasjid berharap kegiatan ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan sehingga dampaknya dapat dirasakan bagi kalangan bisnis dan menjadi breakthrough di tengah kondisi dunia saat ini.
“Sejalan dengan tema B20 Advancing Innovative, Inclusive and Collaborative Growth. Beberapa Issue B20 yang dapat di highlight sejalan dengan prioritas utama Kadin dan trend global dalam rangka mewujudkan global value change yang efisien, mendorong perkembangan ekonomi yang inklusif dalam memberikan manfaat bagi seluruh pelaku usaha terutama UMKM, serta menyosialisasikan dan mengaktualisasikan konsep Circular Business Model dan Eco Friendly Business yang juga sejalan dengan target-target SDGs 2030,” pungkasnya.•RIN
