Second Call Meeting of Energy, Sustainability, and Climate Task Force B20

JAKARTA - Task Force Energy, Sustainability & Climate (ESC) B20  terus memastikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan dapat ditindaklanjuti untuk kepemimpinan G20. Untuk itu, Task Force yang dipimpin oleh Direktur Utama Pertamina tersebut  mengadakan Second Task Force Call Meeting, di Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Menurut Nicke Widyawati, acara yang diadakan secara virtual tersebut, dimaksudkan untuk  memastikan proses yang inklusif dalam menyusun rekomendasi dan tindakan kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada anggota task force tersebut mengutarakan pandangannya. 

Nicke juga menyampaikan bahwa gugus tugas yang dipimpinnya selalu berkoordinasi dengan gugus tugas lainnya. “Kami juga telah melakukan pertemuan dengan satuan tugas lainnya untuk berkoordinasi di bidang kepentingan bersama,” kata Nicke.

Ia berharap melalui pertemuannya kali ini dapat memastikan penyusunan rekomendasi kebijakan yang mempromosikan inklusivitas, ketahanan, dan Inovasi.

“Terima kasih kepada Co-Chair yang telah memberikan masukan, sebelum maupun selama panggilan ini. Wawasan dan pengalaman Anda dalam industri ini sangat berharga bagi gugus tugas kami,” tutur Nicke melanjutkan.

Seperti diketahui, lebih dari 100 masukan diberikan ke dalam draft makalah kebijakan. Pertemuan ini membahas restrukturisasi draft policy paper hasil dari 100 masukan terhadap tiga rekomendasi kebijakan utama Satgas dan sebelas aksi kebijakan.

Tidak hanya itu, Task Force ESC  meminta masukan tambahan dari anggota tentang berbagai topik yang terkait dengan transisi energi, termasuk perspektif tambahan dari teknologi yang tersedia dan pendekatan yang telah terbukti dari anggota TF.

Policy Manager Task Force ESC, Oki Muraza, dalam kesempatan yang sama menyampaikan hasil koordinasi bersama satuan tugas lainnya, seperti  diskusi dengan Satuan Tugas Perdagangan & Investasi.

Selain itu, bersama dengan Satuan Tugas Pekerjaan & Pendidikan di masa depan, disepakati bahwa Task Force ESC akan menilai; (a) Dampak transisi energi pada pekerjaan di sektor bahan bakar fosil, (b) Penciptaan lapangan kerja di ekonomi hijau, dan (c) Kesenjangan keterampilan dan pelatihan, serta persyaratan.

Terakhir, bersama dengan Satuan Tugas Integritas & Kepatuhan, disepakati bahwa mereka akan mencakup pelaporan Environment, Social, and Government secara lebih luas. “Sedangkan kami berfokus pada bagaimana pelaporan keberlanjutan dapat ditingkatkan untuk mendukung investasi dalam proyek transisi energi,” ujar Oki.

Dari kegiatan ini didapatkan masukan-masukan yang akan menjadi poin penting dalam memastikan energi transisi yang berkelanjutan bagi pelaku usaha, antara lain terkait kesiapan infrastruktur dan SDM, dukungan pendanaan, hingga konsistensi kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk menyediakan energi yang dapat diakses secara luas dan dengan harga yang kompetitif.•HM